WargaTerdampak Proyek Waduk Rukoh Tuntut Ganti Rugi Lahan

SIGLI (Waspada): Belasan warga pemilik lahan sah terdampak pembangunan Waduk Rukoh, di Gampong (desa) Alue, Kecamatan Titeu, Kabupaten Pidie mengaku terzalimi. Pasalnya, selaku pemilik tanah yang mengantongi surat sah, mereka justru tidak mendapat ganti rugi lahan. Sebaliknya oknum warga yang tidak memiliki surat dan menguasai lahan mereka selama ini mendapatkan ganti rugi dengan jumlah besar.

WargaTerdampak  Proyek Waduk Rukoh Tuntut Ganti Rugi Lahan
INILAH lokasi pembangunan Waduk atau Bendungan Rukoh, Kabupaten Pidie. Meski pembangunnya saat ini sedang berlangsung dikerjakan, namun masih ada warga yang lahannya terdampak belum dibayarkan ganti rugi, Senin, (4/11). Waspada/Muhammad Riza

Tarmizi yang biasa disapa Tarmeuligat, juru bicara warga pemilik lahan sah, Senin (4/11) mengatakan ada belasan pemilik lahan sah di wilayah Gampong Alue, Kecamatan Titeu mereka tidak mendapat ganti rugi lahan. Namun hanya 10 orang yang diberi hak bicara padanya.

Menurut dia, para pemilik tanah yang sah ini tidak memperoleh ganti rugi, karena lahan-lahan mereka itu diserobot oleh oknum-oknum masyarakat tertentu, yang diduga mereka bekerja sama dengan oknum pemerintahan daerah setempat.  

Padahal ungkap Tarmeuligat para pemilik lahan sah tersebut mengantongi surat-surat tanah yang sah berupa sertifikat tanah. Namun sebut dia, karena konflik Aceh yang panjang membuat para pemilik tanah sah tersebut tidak menggarap, dan membiarkan lahannya terbengkalai.

Tetapi setelah kondisi konflik Aceh berakhir, lahan-lahan mereka itu diklaim oleh oknum-oknum masyarakat tertentu bahwa tanah itu milik meraka, namun oknum warga tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat sah. “Tetapi anehnya pemerintah justru membayar ganti ruginya kepada oknum warga yang tidak surat surat tanah yang sah itu” kata Tarmeuligat.

Lebih lanjut Tarmeuligat mengisahkan  bagamana para pemilik tanah yang sah itu memperoleh sertifikat lahan di lokasi tersebut, karena pada dasarnya kawasan lahan yang disengketakan tersebut merupakan hutan belantara yang sulit untuk bisa dijamah.

Menurut dia, tahun 1994 beberapa masyarakat dan perangkat Gampong Alue, Kecamatan Titeu Keumala mengadakan pertemuan dengan Camat dan Danramil setempat. Pertemuan itu membicarakan perihal status hutan tersebut. Hasil dari pertemuan  itu lalu beberapa warga tersebut mengajukan permohonan ke BPN Kabupaten Pidie untuk memperoleh sertifikat/ hak milik hutan tersebut dengan melengkapi surat keterangan penduduk.

“Singkat cerita tahun 1995 kami sudah mendapat Sertifikat, dengan demikian status hutan sudah jelas atau sah kepemilikan, dan kamipun terus melakukan kegiatan membuka jalan dan lahan. Lalu pada tahun 1998 Aceh Konflik Aceh bergejolak,  kami tidak berani lagi ke lokasi apalagi status daerah kami adalah basisnya kelompok bersenjata dan ada sebagain dari kami terpsksa harus keluar dari desa Alue. Hanya orang-orang dan kelompok tertentu yang berani bisa tembus ke desa kami, yaitu gampong Alue. Nah sekarang merekalah yang kami duga saat ini menguasai tanah kami tersebut” kata Tarmeuligat.

Malahan sebut dia, dampak dari adanya sengketa ini, salah satu lahan yang diduga dikuasai oleh oknum warga tertunda pembayarannya. Kondisi ini terjadi karena ada sanggahan dari pemilik yang sah yaitu keluarga dari Baktiar.

Tarmeuligat, mengungkapkan, meski para pemilik lahan yang itu memegang sertifikat tanah yang sah. Namun hampir semua mereka ini tidak tahu lagi letak lokasi lahan mereka, itu karena mereka sudah lama tidak lagi mendatangi lokasi tersebut lebih lagi lahan-lahan mereka itu sudah ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak belukar. “Setelah bencana Stunami dan masa damai Aceh kami kembali ke lokasi, tetapi kami tidak tau lagi letak lahan atau tanah kami sudah ditumbuhi dengan pohon-pohon besar dalam ukuran tinggi mencapai 7 sampai dengan 20 meter” katanya.

Kepada Waspada, Tarmizi alias Tarmeuligat menolah menyebut 10 nama pemilik sah yang telah memberi kuasa sebagai jubir. “Jangan saya sebutkan nama-nama mereka. Selama ini dan sampai sekarang, kehidupan mereka tidak normal. Mereka semua hidup dalam bayang-bayang ancaman oknum-oknum masyarakat tertentu. Tetapi kalau pihak pengadilan meminta menghadirkan mereka, saya siap” katanya.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Bahrul walidin, SH,M.Si, yang dimintai konfirmasinya terhadap proses pembayaran pembebahan lahan pembangunan Waduk Rukoh, mengaku sedang berada di luar mengikuti rapat. “Waduh, saya sekarang masih di luar mengikuti rapat” katanya saat dihubungi Waspada, melalui Hand Phone. (b10)