Warga Unjuk Rasa Di DPRD Simalungun Tuntut Persoalan Tanah Dituntaskan  

SIMALUNGUN (Waspada): Seratusan warga gabungan aliansi mahasiswa dan masyarakat adat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Simalungun di Pematangraya, Kamis (7/11).

Warga Unjuk Rasa Di DPRD Simalungun Tuntut Persoalan Tanah Dituntaskan  
WARGA saat melakukan aksi unjukrasa di gedung DPRD Simalungun. Waspada

Mereka menuntut penuntasan masalah tanah adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan yang bersentuhan dengan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) seluas 2.800 hektarem yang diklaim milik masyarakat setempat.

Para pengunjukrasa meliputi aliansi mahasiswa dan masyarakat adat terdiri dari kelompok Aman Tano Batak, Masyarakat Adat Sihaporas (Lamtoras), Masyarakat Adat Keturunan Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan, PMKRI Cabang Siantar, GMKI Cabang Siantar, Sahabat Lingkungan (Saling), Bakumsu dan Sapma PP Simalungun.

Dalam aksinya, pengunjukrasa membawa spanduk berukuran besar dan kecil yang isinya meminta Pemkab dan DPRD Simalungun menuntaskan masalah tanah di Sihaporas dan Dolok Parmonangan.

"Kami minta DPRD Simalungun segera membuat tim perumus dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta wilayah adat di Simalungun," tegas Albon Samosir saat berorasi.

Warga pengunjukrasa meminta dan mendesak agar draf tentang Perda tersebut harus masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). "Kami harap persoalan ini segera dituntaskan. DPRD Simalungun agar memfasilitasi agar tidak ada lagi persoalan-persoalan tanah adat di Simalungun," timpal lainnya.

Setelah beberapa saat melakukan aksi di halaman gedung dewan, pengunjukrasa akhirnya diterima anggota DPRD Simalungun Binton Tindaon. Warga diberi kesempatan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruangan badan anggaran.

Binton mengatakan, aspirasi massa ditampung dan akan ditindaklanjuti. Namun untuk saat ini, DPRD Simalungun belum bisa berbuat maksimal karena belum dilantiknya pimpinan definitif DPRD Simalungun.

"Persoalan tanah ini harus dibahas serius. Setelah pimpinan definitif dan alat kelengkapan dewan terbentuk, maka masyarakat akan diundang untuk membahas persoalan tanah ini," kata Binton.

Usai mendengar penjelasan DPRD Simalungun, massa membubarkan diri dengan tertib. Sebelumnya, warga pengunjukrasa juga sudah mendatangi dan melakukan aksi sama di kantor bupati.(a29)