Waspada
Waspada » Perlu Solusi Atasi Tunggakan PT Inalum
Uncategorized

Perlu Solusi Atasi Tunggakan PT Inalum

Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Rizky Yunanda Sitepu . Perlu ada solusi atasi perbedaan pendapat tunggakan PT Inalum. Waspada/ist
Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Rizky Yunanda Sitepu . Perlu ada solusi atasi perbedaan pendapat tunggakan PT Inalum. Waspada/ist

Medan (Waspada): DPRD Sumut mengatakan, saat ini perlu solusi untuk atasi beda pendapat terkait tunggakan kewajiban PT Inalum sebesar Rp 2, 6 triliun.

“Perlu solusi untuk atasi beda pendapat tunggakan PT Inalum, dengan melakukan musyawarah mufakat untuk pembangunan Sumut,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Rizky Yunanda Sitepu kepada Waspada, Kamis (20/2).

Hal ini disampaikan Rizky menanggapi aspirasi masyarakat khusus soal perkara tunggakan pajak air permukaan (PAP) antara Pemprovsu dengan PT Inalum (Persero).

Menurut Rizky, pihaknya sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) pada 26 Nopember 2019.

Juga rapat konsultasi dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 9 Januari 2020, serta RDP pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Direksi PT Inalum.

Hadir Direktur Eksekutif Pengembangan Usaha Dante Sinaga PT Inalum beserta staf direksi dan Plt Kepala BP2RD beserta staf.

Komisi C DPRDSU, lanjut Rizky, pun sudah rapat konsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada 17 Pebruari 2020.

Isi substansi rapat tersebut masih adanya perbedaan pendapat atau argumentasi terhadap kewajiban PT Inalum dalam pembayaran PAP sejak tahun 2013.

Pembayaran PAP diatur berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kemudian, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Peehitungan Nilai Perolehan, Harga Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Sumut.

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemprovsu berpendapat bahwa kewajiban PT Inalum untuk membayar PAP adalah dengan klasifikasi industri (komersial), sesuai Pasal 9 ayat (2) Pergub tersebut.

Sedangkan PT Inalum berpendapat, kewajiban membayar PAP dengan klasifikasi untuk pembangkit listrik PT Inalum (menjadi klasifikasi nonindustri).

Sehingga, terdapat selisih penghitungan pembayaran PAP, yang menurut Pemprovsu mencapai Rp 2,6 triliun. Namun ini tidak diterima oleh PT Inalum.

Putusan MA RI

Dengan demikian, ada dua perkara di peradilan pajak terkait hal tersebut yang sudah ada putusan Mahkamah Agung RI.

Yakni, dalam bentuk putusan kasasi dan peninjauan kembali, namun di tingkat peninjauan kembali ditolak.

Dalam putusan tersebut, ada yang mengabulkan permohonan PT Inalum.

Komisi C dalam RDP pada 20 Januari 2020 berpendapat, sebagai negara hukum, harus menghormati putusan lembaga peradilan.

“Akan tetapi, perlu dicarikan solusi terhadap perbedaan pendapat tersebut, dengan melakukan musyawarah mufakat,” ujar Rizky.

Agar PT Inalum sebagai BUMN dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Misalnya, dalam bentuk penyertaan modal atau penggunaan dana CSR khususnya, untuk pembangunan infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat Sumut.

“Sampai saat ini, DPRDSU terus berusaha perjuangkan hak-hak masyarakat terkait keberadaan PT Inalum,” pungkasnya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2