Waspada
Waspada » Holdingisasi Ultra Mikro Jauhkan Masyarakat Non Bankable Dari Sumber Pembiayaan
Ekonomi Uncategorized

Holdingisasi Ultra Mikro Jauhkan Masyarakat Non Bankable Dari Sumber Pembiayaan

Piter Abdullah dan Faisal Basri

JAKARTA (Waspada): Rencana holdingisasi ultra mikro antara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian dan PT Permodalan Mandiri Nadional (PMN), justru manjauhkan akses masyarakat bawah, terutama pedagang kecil yang non bankable dari sumber pembiayaan. 

“Masyarakat kecil akan kembali cari pembiayaan ke rentenir. Selama ini Pegadaian yang menjadi tumpuan rakyat untuk mencari pinjaman, karena tidak sulit. Cukup bawa barang yang mau digadaikan, lalu uang cash cair,” kata anggota DPR Anis Byarwati dari Komisi XI saat diskusi virtual, Kamis Sore (8/4). . 

Menurutnya, masih banyak masyarakat kecil di Indonesia yang enggan berhubungan dengan pihak bank dalam mencari solusi pembiayaan atau untuk modal usaha. Sebab itu banyak masyarakat lapisan bawah atau pedagang kecil yang belum terhubung dengan bank (non bankable). 

“Sementara holdingisasi memang akan membawa nama BRI menjadi besar, namun mengecilkan bahkan meniadakan nama Pegadaian dan PMN karena sudah menjadi anak usaha,” tutur Anis. 

Padahal, lanjutnya, pedagang kecil merupakan bagian dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tumpuan penopang pertumbuhan nasional. Sehingga pendekatan pembiayaan pola Pegadaian atau PNM sangat cocok dipertahankan. 

“Dari itu, posisi UMKM sebagai ujung tombak untuk mewujudkan pembangunan secara inklusif dipertanyakan. Sebab perencanaan pemerintah membentuk holdingisasi ultra mikro bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas,” tandas Anis. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, karaktaristik ketiga perusahaan tersebut berbeda, meskipun sama-sama bergerak di bidang pembiayaan. Meskipun holdingisasi kemungkinan besar pasti terjadi karena pemerintah yang menghendaki. 

Namun dia ingatkan, pembentukan holding ultra mikro memiliki risiko karena dilakukan terhadap tiga entitas yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Misalnya BRI, memiliki tugas melayani segmen UMKM yang sudah terbuka terhadap akses bank dan segmen korporasi. 

Sementara PNM, melayani perusahaan yang relatif baru dan belum memiliki akses terhadap perbankan sehingga memerlukan jasa modal ventura. Sedangkan PT Pegadaian memiliki tugas membantu masyarakat yang mengalami kesulitan likuiditas untuk solusi jangka pendek. 

Sementara itu, Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyarankan agar BRI membeli bank-bank komersial seperti Bank Muamalat atau Bank Bukupoin. Supaya memperbesar skala perusahaan dan konsolidasi perbankan terjadi, ketimbang melakukan holdingisasi. 

Keinginan Kementerian BUMN untuk melakukan holding justru bertentangan dengan ide untuk memajukan usaha kecil dan menengah secara total. “Karena seolah-olah persoalan UMKM hanya keuangan, khususnya akses terhadap kredit,” ujar Faisal. 

Faisal mempertanyakan efektivitas holding ultra mikro di tengah aksi perbankan mengurangi kantor-kantor cabangnya. Aksi korporasi ini dikhawatirkan membuat Pegadaian semakin sulit menyentuh masyarakat lapisan bawah setelah holding terbentuk. 

Faisal menduga holding ultra mikro hanya melanggengkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ia pun menyangsikan klaim sejumlah pihak yang menyebut holding bisa menurunkan suku bunga pinjaman. 

“Kalau bunga lebih murah sesudah holding, itu bohong. Kalau BRI memberikan bunga lebih rendah ke anak usaha, pasti ada maunya karena logikanya perusahaan ingin memperbesar keuntungan,” pungkas Faisal Basri. (J03) 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2