Terkait Video Amoral, DPRK Simeulue Tolak Cabut Pemakzulan Bupati

SIMEULUE (Waspada): Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue menolak tegas tuntutan masyarakat Simeulue yang tergabung dalam GM2PS yang demo meminta agar lembaga itu mencabut putusan sidang paripurna yang memakzulkan Bupati Simeulue Erli Hasim pada 1 Agustus 2019.

Terkait Video Amoral, DPRK Simeulue Tolak Cabut Pemakzulan Bupati
INI petisi lengkap dari GM2PS yang ditandatangani oleh DPRK Simeulue setelah satu poin penting untuk mencabut pemakzulan Bupati Erli Hasim oleh DPRK dihapus oleh demonstran. Petisi ini ditandatangani kurang dari 1/2 jumlah anggota DPRK Simeulue, Senin (19/8). Waspada/Rahmad

Menurut anggota DPRK Simeulue Irawan Rudiono, putusan sidang paripurna pemakzulan yang dilakukan mereka pada Bupati Simeulue Erli Hasim karena tindakan tercela dari video amoral yang sudah diakui bupati, merupakan sebuah keputusan lembaga dan sudah di Mahkamah Agung RI.

"Itu poin pertama yang dimasukkan dalam petisi oleh pengunjuk rasa tidak mungkin kami kabulkan. Itu fakta, dan sedang berproses di Mahkamah Agung. Kalau kami terima atau setujui tuntutan itu sama dengan meludah ke atas," jelas Irawan Rudiono usai melayani pedemo, Senin (19/8).

Hal senada awalnya juga disampaikan rekannya dari PKS, Ihya Ulumuddin. Setelah itu dikuatkan dr. ikhsan dari PA, Nusar Amin dari Partai Nasdem dan juga Hamsipar dari PBB.

Adapun satu poin krusial yang ditolak masuk dalam petisi yang "dipaksa" teken pada DPRK Simeulue oleh pendemo Gerakan Masyarakat Mahasiswa Peduli Simeulue (GM2PS) yang dikoordinatori oleh  M. Johan Jallah dan kawan kawan.

Berikut isi lengkap tuntutan GM2PS: Meminta kepada DPR-Kabupaten Simeulue untuk meninjau ulang kembali hasil Pansus dan keputusan Paripuma DPRK Nomor: 20 Tahun 2019 Tanggal 01 Agustus 2019 atas dugaan yang ditujukan kepada Oknum Kepala Daerah Kabupaten Simeulue yang telah disampikan kepada MA-Rl dan Kemendagri karena tidak sesuai dengan mekanisme dan validasi data oleh pansus dan segera melakukan sidang paripurna untuk memulihkan nama baik Kepala Daerah Kabupaten Simeulue.

Lalu setelah poin di atas dihapus dan poin poin lain dalam petisi GM2PS sebagian lagi direvisi. Delapan orang dari 20 jumlah anggota dan pimpinan DPRK Simeulue, kurang satu dari PKPI yang sudah meninggal dunia menandatangani usulan pendemo. 

Namun satu orang DPRK Simeulue Abdul Razaq dari Partai Gerindra yang menerima pendemo bahkan dengan tegas menolak menandatangani petisi ajuan GM2PS secara kesuluruhan dan dengan gentelman ia mendatangi kerumunan pendemo mengumumkan alasan penolakannya. "Maaf, saudara punya hak, saya juga punya hak," tutupnya.

Pendemo yang tergabung dalam GM2PS terlihat banyak dari unsur pemerintahan desa, Kasi bahkan kepala desa di Simeulue, pegawai kontrak dan ASN. Bahkan ada dua orang dari pegawai kontrak jadi orator dalam unjuk rasa GM2PS.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue Ahmadiyah, SH yang dikonfirmasi Waspada membantah dalam Demo GM2PS Simeulue didukung Pemerintah Kabupaten setempat.

Menurut nya ASN, pegawai kontrak yang turut berdemo adalah inisiatif pribadi dan menjadi tanggung jawab masing-masing. "Setahu saya tidak ada mobilisasi atau pengerahan pegawai," terangnya. (crm)