Temuan Pansus DPRA Di Aceh Timur: Proyek DOKA Tak Berfungsi

IDI (Waspada): Untuk menuntaskan proyek Daerah Irigasi Jambo Reuhat di Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Aceh telah mengucurkan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018 mencapai Rp12 miliar lebih. Tapi hingga saat ini proyek itu belum difungsikan.

Temuan Pansus DPRA Di Aceh Timur: Proyek DOKA Tak Berfungsi
Ketua Tim Pansus VI DPRA, Iskandar Usman Alfarlaky (tengah) mengamati pembangunan D. I. Jambo Reuhat yang didanai DOKA 2018 belum difungsikan di Desa Jambo Reuhat, Kec. Banda Alam, Kab. Aceh Timur, Rabu (17/7). Waspada/Ist

"Pembangunan waduk di Jambo Reuhat, menyedot anggaran DOKA 2018 belasan miliar. Tapi hingga saat ini belum bisa difungsikan," kata Ketua Pansus VI DPR Aceh, Iskandar Usman Alfarlaky, kepada Waspada, Minggu (21/7).

Dijelaskan, beberapa item pekerjaan Tahun 2018 di D. I. Jambo Reuhat, seperti peningkatan jaringan irigasinya dikerjakan PT PJM dengan nilai kontrak Rp3.881.240.000 dengan volume panjang saluran 1.750 meter. Kemudian pembangunan bendung yang dikerjakan PT. TPK dengan nilai kontraknya Rp3.640.173.000. Selanjutnya, pembangunan tanggul/sayap bendung sepanjang 281 meter. 

"Selanjutnya pembangunan saluran suplesi bendung D. I. Jambo Rehat dikerjakan oleh PT. LIL dengan nilai kontrak Rp6.582.648.000 dengan volume saluran 1.500 meter plus Box Culvert 1 unit dan plat beton 1 unit," beber Iskandar.

Proyek D. I. Jambo Reuhat tersebut, smabung Iskandar, telah dimulai sejak 2014 lalu. Secara terus menerus dialokasikan dana agar dapat selesai. Tujuannya adalah agar dimanfaatkan ribuan petani di Kecamatan Banda Alam dan sekitarnya.

"Anggaran yang diplotkan ke proyek ini sejak 20014 hingga saat ini mencapai Rp20 miliar. Tapi sampai sekarang tidak difungsikan sama sekali," kata Iskandar seraya mengaku, pihaknya khawatir disaat tidak difungsikan maka bangunan tersebut akan ambruk.

Di sisi lain, Pansus VI DPR Aceh menangkap kesan bahwa Dinas Pengairan Aceh menutup-nutupi pagu anggaran secara spesifik yang diminta pihaknya sebelum turun ke lokasi proyek di dinas tersebut. "Bahkan kita berulangkali melalui staf meminta agar rincian pagu yang diplot setiap tahun diberikan ke kita, namun tidak kunjung diberikan. Jadi wajar jika kami menduga bahwa di balik proyek tersimpan sesuatu," tandas Iskandar yang juga Ketua F-PA.

Disinggung upaya pihaknya sebagai lembaga yang mengawasi setiap proyek yang didanai dengan APBA, Iskandar mengaku tetap memberikan waktu ke Dinas Pengairan Aceh agar menyelesaikan berbagai persoalan yang ada terkait proyek DOKA itu di pedalaman Kabupaten Aceh Timur. "Muda-mudahan segera difungsikan, sehingga petani merasakan proyek D. I. Jambo Reuhat ini," tutup Iskandar Usman Alfarlaky. (b24/I).