Tahun ini ada 20 Ribu WNI Masuk Daftar Cekal di Australia

Tahun ini ada 20 Ribu WNI Masuk Daftar Cekal di Australia
Ilustrasi

CANBERRA, Australia (Waspada): Sepanjang periode 2019, tercatat lebih dari 20 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang masuk daftar cekal oleh pemerintah Australia. Jumlah itu dilaporkan terus meningkat setiap tahun.

 

Seperti dilansir laman ABC Australia, Selasa (3/12/2019), meski warga asing yang dicekal Australia terbanyak berasal dari Malaysia dan China, namun WNI masuk 10 besar daftar yang disebut red flag (bendera merah) tersebut.

 

Tidak disebutkan alasan mengenai pencekalan terhadap mereka, namun sebagian besar diduga karena penyalahgunaan visa yang akan mereka lakukan atau sudah dilakukan ketika berada di Australia.

 

Daftar red flag ini diungkapkan oleh media The Australian dalam terbitan hari Senin (2/12/2019) yang disebutkan merupakan dokumen database Imigrasi Australia.

 

Daftar yang disebut Personal Alert List berisi nama-nama mereka yang pernah ditolak di bandara ketika hendak masuk ke Australia atau mereka yang kemungkinan dipulangkan setelah adanya pelanggaran visa mereka.

 

Daftar 10 negara yang warganya paling banyak masuk daftar cekal di Australia adalah Malaysia, China, Selandia Baru, India, Inggris, Indonesia, Amerika Serikat, Vietnam, Korea Selatan dan Iran.

 

Untuk warga Indonesia, pada 2018 ada 19.267 orang yang sudah masuk daftar ini dan pada 2019 meningkat menjadi 21.324 orang. Malaysia menduduki peringkat pertama dengan 68.417 orang di tahun 2019, disusul China dengan 58.724 orang.

 

Dalam tanggapannya kepada The Australian, John Coyne, pengamat dari Australian Strategic Policy Institute mengatakan bahwa Pasukan Perbatasan Australia (ABF) tampaknya semakin awas mengenai banyaknya warga asing yang ingin masuk ke Australia.

 

Dan yang paling meningkat dalam beberapa tahun belakangan berasal dari Malaysia dan China. "Saya tidak kaget dengan pendekatan Pemerintah Australia ini. Pasti mereka punya alasan, mengingat banyaknya warga yang meminta visa perlindungan dan juga melanggar visa ketika di sini," ujar Coyne.

 

Departemen Dalam Negeri yang membawahi Imigrasi menyatakan jumlah permintaan visa perlindungan selama tahun 2019 menurun 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Selain itu, disebutkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 89 persen mereka yang ditangkal oleh petugas ABF, yang bekerja sama dengan pihak maskapai penerbangan di negara asal masing-masing.

 

"Mereka yang ditangkal ini mungkin memiliki dokumen yang tidak benar atau tidak memiliki alasan yang jujur untuk bepergian," kata juru bicara Depdagri Australia. (abc/And)