Waspada
Waspada » Warga Lumbanbulbul Keluhkan Bantuan Home Stay Kementerian PUPR
Sumut

Warga Lumbanbulbul Keluhkan Bantuan Home Stay Kementerian PUPR

Ketua Pokdarwis Lumbanbulbul, Parluhutan Simangunsong, 67, menunjukkan bangunan renovasi home stay yang belum rampung. Warga Lumbanbulbul Keluhkan Bantuan Home Stay Kementrian PUPR. Waspada/Ramsiana Gultom
Ketua Pokdarwis Lumbanbulbul, Parluhutan Simangunsong, 67, menunjukkan bangunan renovasi home stay yang belum rampung. Warga Lumbanbulbul Keluhkan Bantuan Home Stay Kementrian PUPR. Waspada/Ramsiana Gultom

TOBA (Waspada) : Sebanyak 47 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan renovasi home stay dari dana hibah Kementerian PUPR mengeluh. Pasalnya, dana telah habis dialokasikan sementara bangunan belum juga rampung.

Keluhan ini disampaikan langsung Ketua Pokdarwis Lumbanbulbul, Parluhutan Simangunsong, 67, ketika ditemui Waspada.id, di Dusun Simangunsong Lumban Siarsamarsam, Tim III, Desa Lumbanbulbul, Kec. Balige, Kab. Toba, Selasa (2/3).

Parluhutan menyampaikan, sebelumnya pada tahun 2020 lalu, dia bersama 46 orang lainnya didata sebagai penerima bantuan renovasi home stay yang dananya bersumber dari CSR PUPR untuk mendukung Kawasan Startegis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

“Sebelum pembangunan berlangsung, telah dilakukan musyawarah antar warga dengan petugas perwakilan Kementerian PUPR, PUPR Provinsi beserta arsitektur bangunan 2 orang yaitu Pak Dika dan Pak Dino dan dari teknik sipil ada namanya Syafri dan Salman Siregar yang bertugas mengurusi bagian administrasi sekaligus konsultan,” ujar Parluhutan.

Dari hasil pertemuan itu disampaikan bahwa pihak Kementerian PUPR telah menyiapkan dana untuk satu unit kamar dengan fasilitas satu unit spring bed lengkap dengan bed cover dan satu meja serta satu kursi, ditambah satu unit kamar mandi lengkap dengan fasilitas mulai dari bak mandi, tangki air, kloset duduk dan shower, dengan estimasi ukuran bangunan 5×7 meter.

Dari 47 penerima bantuan renovasi home stay, telah dibagi menjadi 3 tim. Di mana tim I berada di Dusun Marpaung sebanyak 15 unit dengan anggaran masing-masing Rp115.000.000 dan untuk Dusun Simangunsong terdiri dari 2 tim, dengan jumlah 32 unit dengan jumlah dana bantuan Rp114.000.000 per unit.

“Pada musyawarah bulan September 2020 lalu, mereka menginformasikan bahwa dari jumlah dana yang tersedia akan dipotong langsung sebesar 2 juta rupiah untuk pembelian springbed, bed cover, satu kursi duduk dan satu meja kecil untuk mengisi kamar home stay, dan dana sebesar 5 juta rupiah untuk biaya penerangan lampu desa tenaga surya, serta upah tukang sebesar 25 juta rupiah. Sehingga total dana yang akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan material lainnya sebesar 82 juta rupiah,” papar Parluhutan.

Sayangnya, dari keterangan pihak konsultan yang disampaikan kepada warga penerima bantuan, dana yang dialokasikan dinyatakan telah habis, sementara bangunan belum juga rampung.

Warga penerima bantuan merasa kecewa dan meminta Menteri PUPR agar melakukan audit terhadap seluruh proses pengerjaan renovasi home stay yang ada di Lumbanbulbul.

“Kecurigaan kita muncul atas adanya indikasi permainan oknum tak bertanggungjawab terlihat dari proses pemesanan bahan bangunan dari panglong yang sudah hunjuk sebelumnya, di mana mereka memberikan bon tanpa harga satuan bahan. Sehingga kita sebagai pemilik rumah, tidak bisa mengetahui berapa harga bahan keseluruhan yang dibutuhkan terhadap masing-masing rumah yang direnovasi,” imbuhnya.

Hal lainnya yang turut menimbulkan kecurigaan adalah cara penarikan uang untuk pembayaran bahan dan upah tukang. Di mana, seharusnya ditarik lewat ATM dari Bank Mandiri oleh si pemilik rumah bersama dengan konsultan pelaksana pembangunan bernama Salman Siregar.

“Faktanya, uang diambil sendiri oleh Salman Siregar tanpa sepengetahuan pemilik rumah, sebab ATM yang sebelumnya dipegang oleh warga, diminta kembali oleh Salman dan digunakan sendiri. Sebab hanya dia yang mengetahui nomor PIN ATM seluruh pemilik home stay yang direnovasi tersebut, dengan alasan untuk mengecek apakah dana telah cair ke ATM masing-masing penerima bantuan” tambahnya.

Pada tanggal 2 Februari 2021, lanjut Parluhutan, Salman Siregar mengembaikan ATM kepada warga dengan alasan seluruh dana telah habis. Salman juga meminta agar warga yang bangunannya belum rampung supaya melanjutkan bangunannya dengan biaya sendiri.

“Alasan waktu itu, kurangnya bahan bangunan akibat adanya kenaikan harga dari panglong yang telah dihunjuk sebagai suplyer bahan bangunan yakni panglong Posma Sari. Seyogianya naik turunnya harga itu sudah diperkirakan oleh konsultan dari awal, sehingga kita masyarakat tidak merasakan kerugian seperti ini,” terangnya.

Renovasi home stay ini juga sebelumnya telah mengalami keterlambatan. Dari rencana awal, pembangunan home stay sudah harus rampung sebelum Natal dan Tahun baru, sehingga dapat digunakan untuk menampung tamu saat liburan Nataru 2020 lalu. Faktanya, hingga awal Maret pembangunan belum juga rampung.

“Harapan kami, kepada pak Menteri PUPR agar pembangunan renovasi home stay di Lumbanbulbul ini diaudit. Kami inginkan dana pemerintah itu jangan dipermainkan oleh oknum tak bertanggungjawab, kami sangat kecewa dengan kondisi ini dan berharap agar ada tim audit dari pemerintah dan semuanya jadi jelas,” pungkas Parluhutan.

Disebut sebagai konsultan renovasi home stay, Salman Siregar ketika berusaha dikonfirmasi Waspada.id terkait keluhan pemilik home stay, lewat telefon selulernya tidak diangkat. Konfirmasi lewat WA juga tidak dibalas meskipun pesan telah centang biru dua, tanda sudah dibaca. (a36)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2