Waspada
Waspada » Warga Langkat Ngadu Ke DPRD Sumut, Minta Stop Galian C
Sumut

Warga Langkat Ngadu Ke DPRD Sumut, Minta Stop Galian C

KETUA Fraksi Golkar DPRD Sumut, Irham Buana Nasution. Warga Langkat minta stop galian C baik yang diduga ilegal maupun legal. Waspada/Ist
KETUA Fraksi Golkar DPRD Sumut, Irham Buana Nasution. Warga Langkat minta stop galian C baik yang diduga ilegal maupun legal. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Belasan warga Langkat mendatangi fraksi Golkar DPRD Sumut, Kamis (8/4) untuk menyampaikan desakan agar galian C baik yang diduga ilegal maupun legal segera dihentikan. Alasannya, praktik yang sudah berlangsung lama di sana telah meresahkan aktifitas mereka.

Kehadiran warga yang berasal empat desa Kecamatan Bahorok Langkat, yakni Desa Timbang Lawan, Timbang Jaya, Bukit Lawang dan Desa Sampe Raya diterima langsung Ketua Fraksi Golkar Irham Buana Nasution (foto).

Kepada wartawan, Irham menegaskan Fraksi Golkar DPRD Sumut mendesak secara tegas agar operasional galian C ilegal serta yang mendapat izin tambang di sana segera dihentikan.

“Segera hentikan operasional galian C baik yang ilegal maupun mendapat izin Pemprovsu yang merugikan masyarakat,” tegas mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan tersebut.

Irham menyebut alasan desakan penghentian galian C yang juga memiliki izin.

“Penelusuran yang kami temukan sementara ini, ada kajian-kajian dari USU terhadap tambang yang selama ini meresahkan masyarakat dan terindikasi merusak ekosistem Leuser serta Sungai Bahorok. Makanya kita minta itu dihentikan sampai ada hasil kajian yang valid dari peneliti USU,” urai Irham.

Ketua KPU Sumut 2003-2013 itu juga mendesak pemilik galian C berinisial SdP agar menghentikan intimidasi terhadap warga sekitar usaha tambang tersebut.

“Kita bahkan sudah mendapat kabar warga di sana dibenturkan dengan urusan hukum di kepolisian. Ini dzalim namanya. Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut mengecam keras perlakuan ini,” kata Irham.

Galian C itu sendiri bermula tahun 2010. Hingga sekarang, area tambang galian C ilegal meluas hingga kurang lebih 20 hektar.

Aktivitas tambang mengeruk pasir dan batu itu melintasi titi yang menghubungkan empat desa tersebut.

Selain merusak ekologi, bahkan aktivitas mereka menyebabkan erosi Sungai Bahorok, areal pertanian serta berkurangnya hasil tangkap nelayan.

“Yang parahnya, proses penerbitan izin UKL UPL serta izin lainnya tidak pernah melibatkan warga sekitar. Ini jugalah yang menjadi alasan kami kenapa ini harus dihentikan hingga ada hasil kajian dari USU,” tegas Irham.

Jika terbukti melanggar aturan, Fraksi Golkar DPRD Sumut mendesak agar tambang yang ada mengantongi izin tersebut dicabut secara permanen.

Diperiksa 

Soal intimidasi warga yang dibenturkan dengan kasus hukum di kepolisian, hal itu dibenarkan pula oleh kuasa hukum warga, Zulchairi Pahlawan SH.

Diterangkan Zulchairi, sampai saat ini ada 19 warga yang diperiksa di Mapolda Sumut atas tuduhan menghalang-halangi aktivitas galian C dimaksud.

“Sampai saat ini sudah 19 warga diperiksa. Yang dilaporkan ada lebih dari itu,” tukas Zulchairi. (cpb)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2