Waspada
Waspada » Warga Demo, BLT Desa Hanya Diterima 11 KK
Headlines Sumut

Warga Demo, BLT Desa Hanya Diterima 11 KK

Puluhan warga Desa Payarengas Kec. Hinai Kab. Langkat saat berunjukasa di halaman kantor desa menuntut penjelasan soal bantuan. Waspada/Ist
Puluhan warga Desa Payarengas Kec. Hinai Kab. Langkat saat berunjukasa di halaman kantor desa menuntut penjelasan soal bantuan. Waspada/Ist

STABAT, (Waspada): Puluhan warga Desa Payarengas Kec. Hinai Kab. Langkat mendatangi kantor desa untuk mempertanyakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, Jumat (22/5). Mereka menuntut penjelasan sebab diduga ada penyimpangan dalam pemberian bantuan tersebut.

Salah seorang warga yang ikut dalam aksi, Mufida mengatakan, beberapa hari sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pemerintah desa bahwa jumlah penerima BLT desa akan ditambah dan diutamakan yang tidak menerima bantuan bahan pokok dari Pemprovsu. Namun kemudian warga mengetahui yang menerima BLT desa itu hanya 11 kepala keluarga dan dibagikan secara sembunyi-sembunyi.

Kemudian ditambahkan beberapa warga lainnya saat unjukrasa sebagaimana disampaikan Nasbah dan Salmiah, mereka mengungkapkan kekesalannya di hadapan Kepala Desa Sartiman perihal tidak dapat bantuan dan mereka menilai beberapa penerima lainnya tidak tepat sasaran.

Setelah mendengar keluhan tersebut Sartiman menjawab bingung dan dia mengatakan juga tidak mengetahui secara teknis soal BLT desa tersebut. Akhirnya, sejumlah kaum ibu meneriakinya dan menuntut mundur jika tidak paham aturan.

Tidak lama kemudian aparatur pemerintahan desa menggelar musyawarah di ruangan dan memutuskan untuk menambah pembagian BLT desa kepada 65 kepala keluarga. Warga yang unjukrasa kemudian sepakat dan selanjutnya para kepala dusun diminta mendata warga yang benar-benar berhak menerima.

Sebelumnya, Plt. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Langkat Musti mengatakan, masing-masing desa harus menganggarkan dana bantuan langsung dari dana desa untuk warga yang terdampak COVID-19.

‘’Maksimal 30 persen dari dana desa yang diterima harus dianggarkan untuk bantuan langsung itu, masing-masing kepala keluarga menerima Rp600.000 dan itu sudah ada ketentuannya, nilainya tidak boleh dikurangi. Mengenai penerima yang berhak ditentukan dan didata pemerintah desa,’’ ujar Musti kepada Waspada seraya menyadari belum semua desa menyalurkan bantuan tersebut karena masih pendataan. (a11).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2