MADINA (Waspada): Masyarakat khususnya di lima desa Kec. Rantobaik, Kab. Mandailing Natal, sungguh menyedihkan. Kondisi jalan membuat warga tersiksa, menderita. Sedangkan Pemkab Madina baru mau survei ke lokasi.
“Iya, saya sudah baca berita hari ini. Kita akan survei dulu, apa yang dibutuhkan. Karena, tanahnya kan tanah merah, butuh pengerasan segala macam,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madina Ruly Andri Lubis, ST kepada waspada.id dan beritasore.co.id di ruang kerjanya, Senin (5/12).
Dia menyatakan sangat yakin, butuh pembangunan jalan baru, karena jalur banyak parit. Lalu, kapan sih dilakukan survei? “Akan mengerahkan anggota turun ke lapangan. Dalam waktu dekat ” ujarnya.
Sesaat setelah dilansir pagi tadi, informasi tambahan susul-menyusul. Warga mengungkan, akses jalan Sinunukan-Simpangnunur dalam kondisi jalan tanah merah, berlumpur, licin.
Warga memperkirakan, jalan menghubungkan lima desa sekira 30 km, dikabarkan dulu dibangun pihak perusahasan swasta. Lokasi dari Panyabungan diperkirakan 60 km.
“Saya tak berani mengatakan berapa jarak jalan ini. Makanya, akan survei dulu. Saya juga nggak tahu sejarah jalan itu bagaimana,” ujar Ruly Andri Lubis.
Yang jelas, lima desa sangat memprihatinkan: Desa Padangsilojongan, Desa Duasepakat, Desa Lubukkancah, Desa Gonting dan Desa Ranto. Warga desa tidak saja mengeluh, juga merasa tak tahan lagi seperti tersiksa. Na’udzubillah.
Kadis PUPR Madina mengungkapkan, kendati tak bisa memastikan berapa jalan yang harus diperbaiki di Rantopanjang, tapi sangat yakin membutuhkan anggaran yang sangat-sangat besar. Selain membangun jalan, juga membangun banyak jembatan.
Jadi, anggaran dari mana? Dengan APBD Madina 2022 Rp1,6 triliun, seperti dikatakan kadis disampaikan wakil bupati, Madina kekurangan anggaran sekira Rp300 miliar.
“APBD Madina butuhnya Rp2 triliun. Dinas PUPR aja ‘cuma’ R110 miliar,” ujar Ruly Andri Lubis.
Dikatakannya, semua ‘nyangkut’ anggaran. Kalau hanya dari APBD saja, kata dia, “Tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bagi-bagi saja.”
Kadis PUPR Madina mengungkapkan, bupati dan wakil bupati minta ditangani dulu, pokoknya masuk dulu. “Yang di Rantopanjang akan disurvei, pendanaan bukan dari APBD, tapi dari APBN,” ujarnya.
Lho, ini kan jalan kabupaten? “Iya, ini APBN dari dana hibah. Jalan yang tidak bisa ditangani kabupaten, itu APBD dari hibah,” ujar Ruly Andri Lubis.
Warga sudah menunggu dalam penantian sangat panjang. Entah sampai kapan. Warga kembali mengulangi omongannya, “Warga tidak saja mengeluh, juga merasa tak tahan lagi seperti tersiksa.” (irh)
Teks foto:
Waspada.id/dok
Informasi terus berdatangan, termasuk kiriman foto ibu-ibu kesusahan melewati jalan tanah merah, berlumpur, licin. Miris.
Teks foto
Waspads.id/dok
Warga berjibaku melewati jalan ‘hancur-lebur’ menuntun sepedamotor. Sampai kapan?
