Scroll Untuk Membaca

Sumut

Wali Kota Sidempuan Teken Pakta Integritas Penyaluran DAU, DAK Dan DBH

Wali Kota Sidempuan Teken Pakta Integritas Penyaluran DAU, DAK Dan DBH
Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution, SH, MM tandatangani Pakta Integritas Penyaluran DAU, DAK Fisik, Dana Desa, DBH dan Dana Non Fisik, Kamis, (16/2).Waspada/Ist

P.SIDEMPUAN (Waspada) : Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution, SH, MM tandatangani (teken) Pakta Integritas Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Non Fisik, Kamis, (16/2).

Penandatanganan pakta integritas penyaluran berbagai jenis anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat itu dilaksanakan di ruang rapat Wali Kota Padang Sidempuan disaksikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang Sidempuan, Ieng.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Wali Kota Sidempuan Teken Pakta Integritas Penyaluran DAU, DAK Dan DBH

IKLAN

Kepala KPPN Padang Sidempuan, Ieng yang datang menjumpai Wali Kota Padang Sidempuan untuk audensi sekaligus penandatanganan pakta integritas mengatakan, kehadirannya dalam rangka mewujudkan sinergi dan kolaborasi yang optimal.

Juga sekaligus bersilaturahmi dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan dengan agenda pembahasan yaitu koordinasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), penyampaian kinerja K/L, sekaligus juga penandatanganan pakta integritas tahun 2023,” tuturnya.

Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution mengatakan penandatangan pakta integritas itu diharapkan menjadi salah satu indikator bagi kemenkeu untuk menentukan besaran dana transfer daerah.

Irsan mengungkapkan bahwa baru-baru ini menerima penghargaan dari Kepala KPP Pratama atas capaian penerimaan pajak negara mencapai 136%, tertinggi diantara semua wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan sehingga capaian KPP Pratama bisa mencapai 110%.

“Anomali yang kami rasakan Pak Ieng, tahun lalu (2022) DBH kita sebanyak 22 miliar, tetapi tahun ini (2023)mengalami penurunan menjadi 18 miliar. Dengan KPP Pratama angka-angka perolehan pajak kami akan menyurati Ibu menteri Keuangan apakah ada hal yang keliru pada DBH tersebut.Kami berharap Pak Ieng bisa membantu melalui Kantor Wilayah ke Pusat agar bisa di review karena masih ada penyesuaian tahun ini,” ujar Irsan.(a39)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE