PEMATANGSIANTAR (Waspada): Wali Kota Pematangsiantar bersama bupati/wali kota se Provsu turut mengikuti deklarasi Pemilu Damai.
Dalam kampanye Pemilu Damai itu, Wali Kota Susanti Dewayani turut dalam penandatanganan kesepakatan pendanaan bersama Pilkada serentak 2024 antara pejabat gubernur bersama bupati/wali kota se Sumut di Grand Mercure Maha Cipta, Kota Medan Rabu (27/9) sore.
Penyelenggaraan kegiatan dari Pemprovsu itu, pelaksanaannya dalam mensukseskan Pemilu serentak yakni Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut Pj Gubsu Hassanudin, kondisi perpolitikan di Sumut sejauh ini kondusif. “Provsu kian dewasa dan terbiasa dengan perbedaan.”
“Alhamdulilah, Sumut kondusif, perpolitikan berjalan dengan baik dan kehidupan demokrasi tumbuh. Kita harap ini terus terjaga dan masyarkat semakin dewasa menyikapi perbedaan yang ada,” imbuh Pj Gubsu.
Pj Gubsu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankan keharmonisan di Sumut yang telah terjalin selama ini.
“Mari kita sosialisasikan yang sudah baik ini menjelang Pemilu, hajat kita bersama. Kemajemukan kita merupakan kekayaan yang sangat tinggi bagi kita dan kita jaga terus harmoni dalam keragaman,” ajak Pj Gubsu.
Sedang Kaban Kesbangpol Sumut Ardan Noor menyebutkan Pemprovsu dan tim akan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memantau jalannya perpolitikan dan setelahnya, pihaknya menganalisa sebagai dasar pengambil kebijakan.
“Tim akan bekerjasama dengan kabupaten/kota mengumpulkan informasi dan kemudian menganalisa, hingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kondusifitas perpolitikan di Sumut,” imbuh Ardan.
Selain kepala daerah, Sekda dan instansi terkait juga mengikuti deklarasi Pemilu Damai itu serta sejumlah unsur Forkopimda Sumut dan masing-masing kabupaten/kota.
Poin deklarasi damai dan seluruh peserta mengikuti pembacaannya yakni mewujudkan Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, mewujudkan Pemilu yang aman dan damai dengan menjunjung tinggi etika, martabat bangsa serta negara dan mentaati peraturan yang berlaku.
Kemudian, mewujudkan Pemilu yang berkualitas dengan menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggungjawab tanpa hoax, politisasi uang dan ujaran kebencian serta menghormati dan menerima hasil Pemilu.(a28)
