Waspada
Waspada » Wakil Ketua DPRD SU Sosialisasi Perda Pariwisata
Sumut

Wakil Ketua DPRD SU Sosialisasi Perda Pariwisata

Acara Sosialisasi perda nomor 5 tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan keparawisataan di aula hotel D'san Madina. Wakil Ketua DPRD Sosialisasi Perda Parawisata. Waspada/Ali Anhar Harahap
Acara Sosialisasi perda nomor 5 tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan keparawisataan di aula hotel D'san Madina. Wakil Ketua DPRD Sosialisasi Perda Parawisata. Waspada/Ali Anhar Harahap

 

MADINA (Waspada) : Wakil Ketua DPRD Sumut A. Yasir Ridho Lubis, MSP mengadakan sosialisasi tentang perda pariwisata dalam rangka peningkatan SDM kepariwisataan daerah di aula hotel D’san Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sabtu, (20/02).

Acara dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata yang diwakili oleh Kabid Pariwisata Syahrial, Ketua Genpi Madina Andi serta aliansi pemuda Mandailing Natal.

Yasir Ridho dalam sambutannya mengatakan jika pariwisata itu adalah sumber energi bagi masyarakat Mandailing Natal, maka dari itu perlu dikembangkan sehingga bisa menjadi penambah ekonomi masyarakat.

Pariwisata juga memerlukan sebuah regulasi bagi masyarakat terkhusus masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dimana Mandailing Natal mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah.

Yasir berharap pariwisata di Madina bisa memenuhi aturan dan perda hingga jelas arah dan tujuannya sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2025.

Yasir Ridho sangat mendorong agar perda ini segera dibentuk dan disahkan oleh Pemkab Mandailing Natal sehingga ekonomi UMKM tumbuh dan menjadi sektor usaha yang menjamin.

Wali Ketua DPRD ini memberi contoh seperti objek wisata Sampuraga yang saat ini belum masuk dalam perda sehingga belum tergolong pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

“Pariwisata itu adalah sumber energi bagi masyarakat, apalagi saat ini situasi pandemi, pariwisata adalah objek yang paling tepat untuk penumbuhan ekonomi, maka dari itu perlu dikembangkan sesuai aturan perda yang berlaku sehingga pariwisata tersebut jelas arah dan tujuannya,” ucap Ridho. (Cah)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2