Wabup Hadiri Serap Aspirasi Dengan Komisi XI DPR RI

Wabup Hadiri Serap Aspirasi Dengan Komisi XI DPR RI

  • Bagikan
Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Hadiri Pertemuan Serap Aspirasi Dengan Anggota Komisi XI DPR RI. Waspada/Ist
Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Hadiri Pertemuan Serap Aspirasi Dengan Anggota Komisi XI DPR RI. Waspada/Ist

MADINA (Waspada) : Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menghadiri undangan rapat “Serap Aspirasi RUU Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah” yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel And Convention, Medan, Senin, (15/11)

Agenda rapat tersebut merupakan pertemuan seluruh pejabat daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) termasuk Gubernur Sumut dengan anggota Komisi XI DPR RI serta Kementerian Keuangan

Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi melalui Sekretaris Bappeda Madina Ahmad Martua Nasution saat dikonfirmasi waspada.id, Senin, (15/11) menyampaikan jika kunjungan Komisi XI DPR RI merupakan kegiatan serap aspirasi RUU tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Dalam hal ini seluruh penjabat daerah baik Bupati/Wabup turut hadir mewakili, dikatakannya pertemuan tersebut merupakan kesempatan emas bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi termasuk Mandailing Natal

Pada kesempatan tersebut dikatakan Ahmad, Wakil Bupati Madina turut memohon dan meminta agar kewenangan pemeliharaan jalan provinsi dan pusat dapat diserahkan ke daerah beserta anggarannya

Tujuannya tidak lain yaitu agar perawatan dan pemeliharaan jalan provinsi tersebut bisa diprogramkan daerah yang nantinya menjadi sebuah nilai positif dalam kemajuan pembangunan daerah

Saat ini diketahui jalan Nasional dan jalan Provinsi di berbagai daerah Sumatera Utara banyak sekali yang rusak, dan perbaikan tersebut terkendala dikarenakan ijin tersebut merupakan hak provinsi maupun pusat Hal inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah termasuk Madina dalam melakukan percepatan pembangunan dan juga menarik para investor

Selanjutnya, Atika juga menjelaskan kesulitan daerah termasuk terhadap transfer dana alokasi umum yang terbatas, namun banyak yang perlu ditangani seperti adanya pegawai P3K di daerah

Dikatakan Ahmad, agenda pengajuan maupun usulan setiap daerah akan dibahas tim dan selanjutnya semua usulan akan dipaparkan kembali oleh Anggota Komisi XI DPR RI pada agenda pertemuan selanjutnya. (Cah)

  • Bagikan
Search and Recover