MADINA (Waspada) : Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 2023, Senin (21/03).
Kegiatan Musrembang ini dilaksanakan di gedung serbaguna dan dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara Ardan Noor, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, Kapolres Madina AKBP HM Reza Chairul AS, Sekda Madina Gozali Pulungan, Para Asisten dan pimpinan OPD lainnya.
Dalam sambutannya, Wabup Atika menyebut jika Musrenbang ini adalah perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dilingkup Pemkab Madina dan juga masyarakat.
“Semua pihak dimaksudkan untuk menyerap aspirasi sesuai kebutuhan pembangunan serta untuk membangkitkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan,” terangnya
Lebih lanjut dikatakan Atika jika Musrenbang merupakan tempat strategis bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan tiga pilar pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta/dunia usaha, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD.
Pada dasarnya, Atika mengatakan output Musrenbang akan menjadi masukan yang penting dalam merumuskan dan menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.
Berkenaan dengan hal tersebut, Atika memandang Musrenbang sebagai momentum penting untuk menyatukan pola pikir atau aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Kita menyadari bahwa kualitas keterpaduan perencanaan sangat menentukan capaian kinerja pembangunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pentingnya proses perencanaan sebagai pedoman atau rujukan dalam pelaksanaan pembangunan,” ungkap Atika
Atika menambahkan, Pemkab Madina menyadari pentingnya kualitas perencanaan. Sebab, tidak dapat dipungkiri tingkat capaian kinerja (keberhasilan) pembangunan ditentukan oleh kualitas perencanaan itu sendiri.
Atika memaparkan Musrenbang RKPD Kabupaten Madina telah diawali dengan kegiatan Musrenbang di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan konsultasi publik.
Semua itu, kata Atika, telah mencerminkan mekanisme perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, demokrasi, transparansi, dan integrated planning.
“Dengan demikian, diharapkan akan dapat mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat, serta terintegrasinya kebijakan dan program pembangunan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” pungkas Atika. (Cah)
