Waspada
Waspada » Usut Dana Covid-19 Madina Rp25 M, Mahasiswa Demo KPK
Headlines Sumut

Usut Dana Covid-19 Madina Rp25 M, Mahasiswa Demo KPK

Forum Masyarakat Mahasiswa saat aksi unjuk rasa di Gedung KPK-RI. Usut Dana Covid-19 Madina Rp25 M, Mahasiswa Demo KPK. Waspada/Ist
Forum Masyarakat Mahasiswa saat aksi unjuk rasa di Gedung KPK-RI. Usut Dana Covid-19 Madina Rp25 M, Mahasiswa Demo KPK. Waspada/Ist

JAKARTA (Waspada): Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya dari Forum Masyarakat Mahasiswa Peduli Mandailing Natal (Madina) melakukan unjuk rasa di depan gedung Kantor KPK RI, Jakarta, Kamis (18/2). Unjuk rasa dengan Koordinator Aksi, Herman Birje Nasution, dan Ridho S selaku Koordinator Lapangan dalam pernyataan sikap yang disampaikan saat orasinya meminta supaya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera membentuk Tim Independen turun ke Madina untuk memeriksa dugaan penyelewengan sejumlah dana Bansos.

Termasuk paling utama mengaudit penggunaan dana Covid-19 APBD Madina TA.2020 sebesar Rp25.509.464.395 dengan rincian untuk penanganan kesehatan sebesar Rp3.240.827.752, dan untuk belanja Tidak Terduga sebesar Rp22.268.636.643. Mahasiswa juga meminta KPK untuk memeriksa dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa dan oknum Camat dalam penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Kab. Madina T.A 2020, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana pada Pilkada Madina 9 Desember 2020 lalu.

Kemudian, KPK RI juga diminta untuk memeriksa dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa dan oknum Camat  dalam Penggunaan Dana Covid-19 yang bersumber dari APBDes Se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.120.268.000, dengan harga per item sebesar Rp10.000.

Selanjutnya, mahasiswa juga meminta kepada KPK RI agar segera memeriksa Penggunaan Dana Covid-19 yang berupa Bantuan Sembako yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp12.200.625.000 yang diperuntukkan kepada 54.225 Kepala Keluarga (KK), yang juga mereka duga disalahgunakan untuk kepentingan politik dalam memenangkan Pasangan Calon Petahana pada Pilkada Madina Tahun 2020.

Point terakhir permintaan mahasiswa kepada KPK RI adalah supaya menjalankan pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 sebagaimana yang pernah disampaikan Ketua KPK RI, bahwa pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Covid-19 dapat dikenakan hukuman mati.

Usai orasi dan membacakan pernyataan sikap, Forum Masyarakat Mahasiswa Peduli Madina ini memberikan laporan dalam bentuk dokumen kepada Lembaga KPK. Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan mahasiswa tersebut di Poldasu dengan harapan, aksi mereka ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Kadis Kesehatan Madina, dr. Syarifuddin Nasution yang dikonfirmasi ke kantornya tidak ada di tempat. Begitu juga dengan Sekda Madina, Gozali Pulungan,SH, tidak ada di ruang kerja meski mobil dinas BB 6 R terlihat ada di parkiran. Sementara Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution menurut salah seorang staf Pemda Madina, sedang tugas luar.(tim)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2