Unjuk Rasa Di DPRD Simalungun - Waspada

Unjuk Rasa Di DPRD Simalungun

  • Bagikan

SIMALUNGUN (Waspada): Massa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi) melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Simalungun di Pamatangraya, Selasa (28/9). 

Mereka mendesak supaya DPRD Simalungun membentuk Pansus (Panitia Khusus) dugaan pelanggaran sumpah jabatan Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa membawa spanduk berukuran besar dan kecil yang isinya mengkritisi kinerja Bupati Simalungun.

Massa juga berorasi menggunakan pengeras suara. Kedatangan pengunjuk rasa juga untuk menanyakan tindak lanjut surat Gemapsi yang telah disampaikan ke DPRD Simalungun.

” Kami minta DPRD Simalungun untuk segera membentuk Pansus tentang dugaan pelanggaran sumpah jabatan bupati Simalungun,” tegas Jahenson Saragih, dalam orasinya.

Dikatakan, dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan jabatan bupati, belum ada yang konkrit dari janji-janji kampanye dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi lebih fokus kepada mensejahterakan orang-orang dekat bupati lewat maraknya ‘berjualan’ di lingkungan pemkab.

” Bupati Simalungun kami duga telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum dengan adanya penjualan foto, spanduk dan atribut kepada sekolah-sekolah yang akan dibayarkan dengan dana BOS,” teriak Jahenson.

Sementara Ketua Gemapsi, Antony Damanik, dalam orasinya juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap antara lain, bupati dituding tidak menghormati azas pluralisme dan kemajemukan dengan mengangkat tim suksesnya menjadi tenaga ahli bupati yang hanya dari satu agama yang sama dengan bupati.

Selain itu, bupati juga dinilai telah mencederai rasa keadilan ditengah masyarakat dalam penerimaan rekor MURI dari kegiatan marharoan bolon perbaikan infrastruktur, sebab yang bekerja rakyat, yang membiayai rakyat, yang bergotong royong rakyat, tetapi yang mendapat penghargaan rekor MURI Bupati Simalungun.

Pengunjuk rasa juga mengkritisi terkait pengakatan sekda, dugaan praktek KKN dalam pengakatan pejabat bermarga Sinaga, dan pengadaan barang dan jasa, termasuk soal kasus PDAM Tirta Lihou yang hingga kini belum dilakukan audit.

” Semua tuntutan kami sudah terangkum dalam pernyataan sikap. Kami dari Gemapsi dan beberapa orang karyawan PDAM Tirta Lihou, sengaja datang ke gedung dewan untuk untuk meminta pimpinan dewan, ketua fraksi dan seluruh anggota dewan segera membentuk Pansus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran sumpah jabatan yang telah dilakukan Radiapoh Sinaga bupati Simalungun,” tegas Anthony Damanik seraya menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani.

Setelah berorasi secara bergantian, akhirnya kehadiran massa diterima Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani didampingi Wakil Ketua, Samrin Girsang dan sejumlah anggota DPRD Simalungun. 

Masing-masing 5 perwakilan dari Gemapsi dan 5 karyawan PDAM diterima di ruang rapat dewan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua dewan Timbul Jaya Sibarani, berjanji akan menindak lanjuti aspirasi para pengunjuk rasa. 

Timbul mengatakan, untuk membentuk Pansus tidak semudah seperti membalik telapak tangan.

Kegiatan dewan sudah terjadwal, sehingga jika ada usulan arau aspirasi seperti ini, dewan harus menyusun jadwal dan melakukan pengkajian sejauhmana urgensi pembentukan Pansus.

” Hari ini kegiatan DPRD sudah terjadwal untuk pengesahan P-APBD 2021. Jadi prinsipnya dewan siap menindaklanjuti aspirasi Gemapsi dan Karyawan PDAM, namun dewan butuh waktu untuk mengkaji sejauhmana urgensinya. Mudah-mudahan minggu depan sudah dapat dibahas,” ujar Timbul.

Usai mendengar jawaban pimpinan dewan, akhirnya para pengunjuk rasa meninggalkan gedung dewan dengan tertib.(a27)

  • Bagikan