Tunggakan BPJS Terkait Pelayanan Covid-19 Di RSUD Deliserdang Capai 6,8 Miliar - Waspada

Tunggakan BPJS Terkait Pelayanan Covid-19 Di RSUD Deliserdang Capai 6,8 Miliar

  • Bagikan

DELISERDANG (Waspada): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak biaya pelayanan pasien Covid-19 di RSUD Deliserdang mencapai Rp 6,8 miliar rupiah. Tunggakan itu terhitung pada bulan Juli 2021.

“Sebesar Rp 6,8 Miliar tunggakan klaim penanganan pasien Covid-19 RSUD Deliserdang tidak dapat dibayarkan. Klaim tersebut merupakan pelayanan yang diberikan pada bulan Juli 2021 sebanyak 152 kasus,” kata Kasubag Humas RSUD Drs H Amri Tambunan, Sri Rezeki kepada wartawan, Kamis (25/11).

Dijelaskan Sri, mengapa pihaknya dalam klaim ini masih menyebut RSUD Deliserdang dikarenakan perubahan nama RSUD Deliserdang itu baru disahkan sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) tanggal 5 November 2021 sementara klaim tersebut terhitung pada bulan Juli 2021. Sehingga nama masih digunakan dengan penyebutan RSUD Deliserdang.

Lebih lanjut Sri menyampaikan, sepanjang Januari 2021 sampai dengan April 2021, jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 yang ditangani oleh RSUD Deliserdang sebanyak 828 kasus baik yang dirawat di ruangan rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit tersebut.

“Untuk mengantisipasi peningkatan kasus setelah lebaran 2021, maka rencana bertahap Pemkab Deliserdang membentuk perluasan rumah sakit. Yang telah dibahas dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Deliserdang pada tanggal 7 Mei yang lalu,” ujarnya.

Disebut Sri, dalam rapat itu Tim Ahli menilai ketika ruang rawat menjadi masalah maka rumah sakit harus menambah ruang rawat inap. Dimana hal itu berpengaruh kepada nilai kesiapan rumah sakit dalam menerima pasien terkonfirmasi Covid-19.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka RSUD Deliserdang telah menambah ketersediaan jumlah tempat tidur yang ada. Namun pasien yang ingin mendapatkan pelayanan di RSUD Deliserdang masih belum mampu dilayani mengingat tingginya jumlah pasien yang ingin mendapatkan perawatan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut kata Sri, Pemkab Deliserdang menyiapkan Taman Pramuka Cadika untuk digunakan dalam penanganan pasien terkonfirmasi Covid-19 sebagai perluasan RSUD Deliserdang, dan juga merupakan bagian dari RSUD Deliserdang.

Hal ini dilakukan menurut Kasubag Humas RSUD Drs H Amri Tambunan itu, bahwa dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus setelah lebaran dan penggunaannya disesuaikan dengan dinamika kasus Covid-19 yang terjadi.

“Namun untuk pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 bulan Juli 2021 tersebut, RSUD Deliserdang telah mengirimkan pengajuan melalui aplikasi E-Klaim dan VCLAIM milik BPJS Kesehatan. Tetapi klaim yang diajukan oleh RSUD Deliserdang dinyatakan Klaim Dispute oleh BPJS Kesehatan dan terjadi ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan Cabang Lubukpakam dengan RSUD Deliserdang atas klaim yang menyangkut administrasi terkait perluasan dan pengembangan Rumah Sakit dalam pelayanan. Sehingga berdampak terhadap pembayaran klaim pasien Covid-19,” ujar Sri

Walau demikian, pihak RSUD Deliserdang melalui Kasubag Humas mengakui tim dari RSUD Deliserdang masih terus berupaya memperjuangkan agar klaim dapat dibayarkan. Karena Rumah Sakit tersebut telah melayani dan merawat pasien Covid-19 sesuai dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Dispute klaim pasien Covid-19 dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan atau pemerintah diharap segera diselesaikan.

“Ya, kita berharap jangan sampai hal ini membuat arus kas rumah sakit menjadi terganggu. Dampak klaim yang tidak terbayarkan juga akan sangat dirasakan oleh tenaga kesehatan yang telah bertugas merawat pasien Covid-19,” ungkap Sri.

Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada pihak BPJS Kesehatan Cabang Lubukpakam melalui Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik, Ikhwal Maulana mengatakan, terkait klaim dispute RSUD Deliserdang untuk klaim Covid-19 bulan Juli 2021 tersebut sesuai surat Kemenko PMK Nomor: S.22/Menko/PMK/III/2020, dalam hal penugasan khusus verifikasi klaim Covid-19, BPJS Kesehatan ditugaskan untuk melakukan verifikasi klaim dari FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) sesuai ketentuan.

Dimana, kata Ikhwal disebut klaim dispute apabila terdapat ketidaksesuaian atau terjadi ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit atas klaim yang menyangkut pelayanan atau tindakan klinis yang berdampak terhadap pembayaran klaim pelayanan pasien Covid-19.

“Terhadap klaim FKRTL yang statusnya dispute, maka akan disampaikan untuk diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Pusat dan berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Provinsi. Untuk pembayaran klaim Covid-19 sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kemenkes dan BPJS Kesehatan hanya mendapat penugasan dalam melakukan verifikasi klaim,” ungkap Ikhwal. (a16/a01).

Teks foto: Kasubag Humas RSUD Drs H Amri Tambunan, Sri Rezeki saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Waspada/Edward Limbong).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *