Waspada
Waspada » Tunggak Rp221 Juta, PLN Putuskan Sementara Listrik Pemkab Asahan
Headlines Sumut

Tunggak Rp221 Juta, PLN Putuskan Sementara Listrik Pemkab Asahan

Petugas PLN ULP Kisaran melakukan pemutusan sementara di Kantor Dinas Koperindag Kab Asahan. PLN VS Pemkab Asahan Rekening Rp221 Juta. Waspada/Bustami Chie Pit
Petugas PLN ULP Kisaran melakukan pemutusan sementara di Kantor Dinas Koperindag Kab Asahan. PLN VS Pemkab Asahan Rekening Rp221 Juta. Waspada/Bustami Chie Pit

KISARAN (Waspada): 44 Rekening listrik gedung perkantoran Pemkab Asahan terutang dengan PLN mencapai Rp221 juta, sehingga PLN ULP Kisaran melakukan pemutusan sementara, sedangkan Pemkab Asahan meminta penangguhan karena untuk mengeluarkan anggaran belum bisa dilakukan akibat adanya perubahan sistem.

Manager PT PLN ULP Kisaran, Rosiana Hasibuan saat dikonfirmasi Waspada.id, Jumat (29/1/2021), mengatakan, 44 kantor diantaranya Kantor Camat Kistim, Inspektorat, Kominfo, Koperindag, Kolam Renang, dan gedung lainnya.

Berdasarkan standar operasional, PLN telah mengeluarkan invoice untuk tagihan kepada Pemkab Asahan, namun tidak ditanggapi, sehingga dilakukan penyampaian surat untuk pemutusan bila tunggakan tidak dilunasi, dan terakhir dilakukan pemutusan sementara.

“Kita sudah sampaikan invoice, dan sudah melayangkan surat, namun tidak juga dilunasi, sehingga kita terpaksa melakukan pemutusan sementara gedung perkantoran Pemkab Asahan sebanyak 44 gedung dengan cara bertahap,” jelas Rosi.

Rosi mengatakan, bahwa rekening adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemkab Asahan tepat waktu. Pihaknya juga mengakui ini awal tahun dan anggaran belum bisa dicairkan, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan, karena kewajiban tetap jadi kewajiban yang harus dipenuhi.

“Bila nanti ada temuan dari BPK tentang pembayaran ini tentunya PLN siap memberikan penjelasan kepada pihak terkait,” jelas Rosi.

Seluruh Indonesia

Sedangkan Kadis Kominfo Kab Asahan Rahmat Hidayat Siregar menjelaskan, awal tahun ini, bukan hanya Kab Asahan, tapi kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia belum bisa melakukan pembayaran, karena ada perubahan aplikasi untuk laporan keuangan, sebelumnya namanya Simda dan diganti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan aplikasi perubahan ini belum bisa digunakan.

“Sekarang sudah ada petunjuk dari Menteri kembali lagi ke Simda tapi harus dihubungkan dengan SIPD. Sehingga seluruh Pemkab/Pemko dan Pemprov seluruh Indonesia masih mengerjakan itu, dan belum bisa digunakan karena masih dalam proses,” jelas Hidayat.

Hidayat juga mengatakan bahwa PLN adalah bagian dari pemerintah sebaiknya ikut berperan dalam hal ini, karena pada dasarnya Pemkab bukan tidak mau bayar, tapi apakah PLN mau menjamin kalau kami dulukan membayar menggunakan uang pribadi, dan menjadi temuan dari BPK, apakah PLN mau mengembalikan uang tersebut. Karena uang Pemkab harus digunakan untuk kegiatan Pemkab sesuai dengan tanggal digunakan.

“Kita sudah menyampaikan permohonan secara resmi ke PLN, namun tidak ditanggapi. Padahal perkantoran Pemkab Asahan digunakan untuk melakukan pelayanan publik. Seharusnya PLN mengerti hal itu, jangan ambil tindakan sehingga nanti yang dirugikan masyarakat banyak,” jelas Hidayat.

Lebih lanjut Hidayat menjelaskan, bahwa sebelumnya terjadi perdebatan dengan pemutusan aliran listrik running teks pengumuman Covid-19, namun Pemkab memohon untuk penyambungan karena running teks itu bagian dari langkah sosialisasi pencegahan covid-19 di Asahan.

“Kita sempat berdebat, akhirnya PLN menyambung kembali. Saya nggak habis pikir, kenapa dilakukan pemutusan, pada dasarnya listrik bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melayani masyarakat,” jelas Hidayat.

Tidak hanya itu, lanjut Hidayat, saat ini DPKAD sedang lembur menyusun pelaporan dan penyiapan agar anggaran bisa dicairkan secepat mungkin dengan menggunakan aplikasi Simda dan SIPD, namun akibat pemutusan ini semua pekerjaan terkendala.

“Seharusnya, Senin atau Selasa depan selesai, dan bisa anggaran dicairkan, karena pemutusan ini tentunya pekerjaan akan molor. Ini sangat kita sayangkan,” jelas Hidayat.

Oleh sebab itu, kata Hidayat untuk tindak lanjut, pihaknya akan melakukan pelaporan ke PLN Wilayah Sumut, dan PLN Pusat, apakah permohonan Pemkab Asahan tidak bisa ditorelir, dan apakah ini berlaku untuk semua wilayah di Sumut dan Indonesia.

“Saya akui PLN mempunyai beban dan target, namun semua itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, dan jangan karena masalah ini pelayanan publik bisa terganggu,” jelas Hidayat. (a19/a20)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2