Scroll Untuk Membaca

Sumut

Tim Hendriyanto Sitorus Siap Gugat KPU Jika Putuskan Ahmad Rizal-Darno Memenuhi Syarat

WAKIL Ketua DPD Golkar Labura yang juga Wakil Ketua Koalisi Labura Hebat Jilid II, Baginda Azmi Ansyari. Waspada/ist
WAKIL Ketua DPD Golkar Labura yang juga Wakil Ketua Koalisi Labura Hebat Jilid II, Baginda Azmi Ansyari. Waspada/ist

LABURA (Waspada): Tim Koalisi Labura Jilid II, yakni dari Tim Bakal Calon Bupati Labura, Hendriyanto Sitorus siap melakukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labura jika nantinya memenuhi syarat dokumen dari paslon Ahmad Rizal-Darno.

Demikian Wakil Ketua DPD Golkar Labura yang juga Wakil Ketua Koalisi Labura Hebat Jilid II, Baginda Azmi Ansyari (foto) kepada wartawan, Jumat (20/9).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Tim Hendriyanto Sitorus Siap Gugat KPU Jika Putuskan Ahmad Rizal-Darno Memenuhi Syarat

IKLAN

“Kita sudah tidak percaya lagi dengan sikap KPU yang kami nilai kurang transparan. Jangan menganggap kami arogan, jika KPU mengangkangi keputusan yang telah dibuatnya. Jika nantinya KPU membuat keputusan memenuhi syarat dokumen yang diajukan Ahmad Rizal-Darno pada pukul 23.59 nanti, maka dengan begitu kita akan mengajukan gugatan ke PTUN, DKPP dan Bawaslu,” ujar Baginda.

Lebih lanjut ia mengatakan sikap itu mereka ambil karena mereka menilai KPU telah mengangkangi proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan perbaikan dokumen pada 16-17 September lalu.

Seperti diketahui, Pemohon (Ahmad Rizal-Darno), menyatakan pada saat mediasi akan mengantarkan dokumen di tanggal 16-17 September. Jika hasil verifikasi tidak sesuai kebutuhan, maka itu bukan memenuhi syarat, melainkan sudah pasti tidak memenuhi syarat.

“Artinya mereka paslon Ahmad Rizal-Darno juga tidak mengindahkan keputusan mediasi saat di Bawaslu,” ujarnya.

Sebenarnya diungkapnya, mereka sudah gerah dengan perubahan-perubahan peraturan yang dilakukan KPU. “Aturan yang sudah mereka buat, mereka langgar. Makanya kami menilai ini ada perlakuan khusus oleh KPU,” ujarnya.

Pihaknya atas nama partai politik peserta pemilu, menginginkan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Labura agar berlaku adil, profesional dan transparan. KPU Labura harus melaksanakan putusan mediasi yang mereka lakukan, di mana pemohon dan termohon sepakat untuk menyerahkan dokumen pada 16 dan 17 September 2024.

“Harusnya di situ Paslon Ahmad Rizal-Darno sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan dokumennya tidak lengkap. Apalagi Ketua KPU sempat mengatakan ada dokumen misalnya ijazah yang belum dilegalisir dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini itu masih ditunggu KPU,” ujarnya.

Diketahui, tahapan proses melengkapi data dokumen pendaftaran Paslon Bupati – Wakil Bupati Labura Ahmad Rizal – Darno yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mencukupi syarat sesuai peraturan perundangan-undangan.

Paslon Ahmad Rizal – Darno kembali mendaftar ke KPU Labura pada 17 September 2024 lalu setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak dimediasi oleh Bawaslu Labura.

Kesepakatan penyelesaian sengketa Pemilu tertuang dalam surat Bawaslu Labura Nomor Registrasi: 001/PS.REG/12.1223/IX/2024 tanggal 15 September 2024.

Pemohon diberi kesempatan menyerahkan dokumen pendaftaran tanggal 16-17 September 2024. Beriring waktu berjalan, pemohon (Paslon) menyerahkan dokumen pada 17 September 2024, namun dalam penelitian administrasi, KPU Labura tidak transparan, sehingga sempat terjadi gesekan kecil dengan sejumlah massa. KPU juga menunggunya sampai 20 September 2024 pukul 23.59.

Hak Paslon

Menyikapi akan adanya gugatan yang akan dilakukan oleh tim paslon Hendri – Samsul, Ketua Komisioner KPU Labura, Adi Susanto berpendapat jika hal tersebut merupakan hak dari paslon dan KPU Labura menghormatinya.

“Tentu kita akan menghormatinya, dan KPU Labura sangat mengapresiasi hal tersebut, di mana jika ada sesuatu hal yang tidak sependapat dapat diselesaikan dengan cara yang elegan dan sesuai konstitusi, prinsipnya kita menghormati upaya tersebut,” ucap Adi Susanto menyikapi, Jumat (20/20) malam.

Komisioner KPU Labura ini juga menyampaikan jika ia menyadari, dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu tentu memiliki resiko yang harus dihadapi sebagai bagian dari tanggung jawab kerja.

“Kita menganggap hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kerja, artinya selalu resiko dalam bekerja dan sanksi jika apa yang kita lakukan tidak sesuai aturan, bisa berakibat sanksi etik atau pun sanksi lainnya dan kita menerima hal itu sebagai tanggung jawab kerja,” kata Adi Susanto.

Di kesempatan itu ia juga menyampaikan jika saat ini pihaknya telah menerima dokumen perbaikan dari paslon Rizal – Darno dan sedang dalam proses pemeriksaan.(h01/cim)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE