LABURA (Waspada): Derita panjang yang menimpa warga Desa Sialangtaji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara akibat pecahnya benteng Sungai Kualuh, akhirnya membuat mereka nekad melakukan aksi ke DPRD dan Kantor Gubernur Sumut, Senin (20/3).
Dampak dari pecahnya benteng Sungai Kualuh ini, tidak saja menyebabkan pemukiman dan lahan pertanian di landa banjir terus menerus juga berdampak besar terhadap badan jalan di Paret Alam yang merupakan jalan utama penghubung empat kecamatan, yakni Kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong.
Padahal untuk mempercepat proses perbaikan tanggul ini, Bupati Labura, Hendriyanto Sitorus telah menerbitkan surat keputusan Nomor:362/899/BPBD/2022 tentang status keadaan darurat bencana banjir di Labura dan penanganannya serta surat bernomor: 360/3195/BPBD/2022 perihal permohonan bantuan untuk penanganan banjir di Labura.
Selain surat Bupati Labura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumut juga telah menerbitkan surat perihal penanganan banjir di Labura dengan nomor : 360/1384/BPBD/XI/2022.
Ketiga surat tersebut ditindaklanjuti oleh surat Kadis Sumber Daya Air dan Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumut bernomor: 900/2499/III/2022 tanggal 25 November 2022 perihal permohonan pembiayaan penanggulangan bencana banjir Sungai Kualuh melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Provsu tahun 2022, namun hingga penetapan anggaran APBD Provsu tahun 2023 alokasi anggaran untuk perbaikan tanggul Sungai Kualuh belum juga tersedia.
Atas hal ini pula ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Labura (GP3) meminta Gubernur Sumut dan DPRD segera memperbaiki secara permanen benteng Sungai Kualuh di Kilangsamin Desa Sialangtaji yang telah tiga tahun jebol tanpa ada perbaikan sama sekali.
Kordinator aksi, Tagor Tampubolon saat dikonfirmasi, Selasa (21/3) menyampaikan tuntutan mereka pada aksi tersebut. Antara lain, mendesak Gubernur Sumut segera memperbaiki tanggul jebol di Dusun Kilangsamin Desa Sialangtaji, meminta DPRD Sumut supaya mendesak Gubsu segera memperbaiki tanggul jebol Dusun Kilangsamin, Desa Sialangtaji,
Kemudian mendesak DPRD Sumut supaya merekomendasikan pencopotan kepala dinas yang tidak ikut perintah Gubernur Sumut, mendesak Gubsu supaya mengevaluasi Kepala BPKAD Provsu yang tidak mengindahkan perintah Gubernur Sumut dalam proses perbaikan tanggul Kilangsamin.
Serta meminta dengan tegas, keseriusan dan komitmen DPRD Sumut dan Gubsu, agar tanggap darurat bencana dan gerak cepat memperbaiki tanggul jebol karena sudah terlalu lamanya penderitaan rakyat yang terpaksa harus tidur diatas air akibat luapan air Sungai Kualuh.
“Saat aksi ke gedung DPRD, mereka berjanji akan memperjuangkan anggaran sebesar 6 milyar rupiah lebih pada Anggaran Perubahan 2023 untuk perbaikan tanggul jebol Kilangsamin dan akan segera menggelar RDP bersama pihak Pemprovsu terkait persoalan itu,” ucapnya.
Untuk itu, kita meminta agar anggota dewan dan Pak Gubernur yang terhormat, mendengar jeritan masyarakat yang terendam banjir selama tiga tahun akibat jebolnya tanggul di Kilangsamin, pungkasnya. (Cim)
