Waspada
Waspada » Tidak Kuorum, Paripurna Penetapan Ranperda APBD Humbahas TA 2021 Ditunda
Headlines Sumut

Tidak Kuorum, Paripurna Penetapan Ranperda APBD Humbahas TA 2021 Ditunda

Tidak kuorum, Paripurna Penetapan Ranperda APBD Humbahas TA 2021 ditunda. Waspada/Ist
Tidak kuorum, Paripurna Penetapan Ranperda APBD Humbahas TA 2021 ditunda. Waspada/Ist

DOLOKSANGGUL (Waspada): Rapat Paripurna DPRD dalam agenda penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) TA 2021 terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kuorum, Senin (23/11).

Meski dua kali dilakukan skors, rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumban Gaol di gedung wakil rakyat itu tetap tidak saja memenuhi 2/3 dari jumlah anggota DPRD Humbahas sesuai dengan Tatib dewan.

Pantauan wartawan, rapat paripurna dimulai pukul 10.15 WIB, namun karena jumlah kehadiran anggota dewan tidak memenuhi kuorum, rapat diskors selama 30 menit dan dilanjutkan pada pukul 11.25 WIB.

Meski diskors, rapat tetap tidak kuorum, sehingga kembali diskors selama 1 jam hingga pukul 12.30, namun tetap saja tidak kuorum. Dua kali tidak memenuhi kuorum, pimpinan sidang akhirnya menskors rapat sampai hari Rabu (25/11) atau dua hari ke depan.

“Yang hadir hanya 13 anggota dari 25 jumlah anggota DPRD. Sesuai Tatib, seharusnya kehadiran minimal 17 anggota,” kata seorang staf di gedung dewan.

Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumbangaol saat ditemui wartawan di ruang kerjanya mengakui bahwa anggota DPRD yang tidak hadir berjumlah 12 orang terdiri dari 2 orang dari Partai Hanura, 1 orang dari Partai Gerindra, 2 orang Partai Perindo, 3 orang dari Partai Nasdem, 3 orang dari Partai Golkar dan 1 orang dari Partai Demokrat. “Ada 12 anggota yang tidak hadir. Empat anggota dengan alasan sakit dan 8 anggota tanpa alasan,” katanya.

Ramses menambahkan, sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila sidang paripurna dua kali tidak kuorum, maka ada dua opsi yang dilakukan.

“Ada dua opsi yang bisa dilakukan terkait batalnya paripurna tadi. Bisa saja dikembalikan pada Banggar untuk dijadwal ulang atau dilakukan skorsing paling lama tiga hari ke depan. Pimpinan memilih skorsing dua hari ke depan,” jelasnya.

Namun apabila skorsing dua hari ke depan juga berujung tidak kuorum, maka dipastikan Ranperda APBD TA 2021 akan gagal total atau terancam jadi peraturan kepala daerah (Perkada) atau menggunakan jumlah anggaran tahun sebelumnya.

“Konsekuensinya gagal total. Artinya, yang digunakan adalah anggaran tahun 2020 yang nilai besarannya tidak bisa lebih. Ini lembaga, sesuai tatib yang ada jika anggota DPRD tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam paripurna maka akan diajukan ke Badan Kehormatan DPRD,” kata Ramses. (cas)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2