Tidak Korum, DPRD Pematangsiantar Gagal Rapat Paripurna

Tidak Korum, DPRD Pematangsiantar Gagal Rapat Paripurna

  • Bagikan
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Pematangsiantar tentang pembahasan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemko TA 2020 di gedung Harungguan DPRD, Jl. H. Adam Malik, Selasa (8/6) sore ketika rapat diskors dan akhirnya rapat diskors sampai batas waktu tiga hari, karena rapat tetap tidak korum. Waspada/Edoard Sinaga
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Pematangsiantar tentang pembahasan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemko TA 2020 di gedung Harungguan DPRD, Jl. H. Adam Malik, Selasa (8/6) sore ketika rapat diskors dan akhirnya rapat diskors sampai batas waktu tiga hari, karena rapat tetap tidak korum. Waspada/Edoard Sinaga

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2020, gagal dilaksanakan akibat anggota DPRD yang hadir tidak korum atau jumlahnya minim.

Seyogianya, sesuai jadwal yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD sebelumnya, rapat dilaksanakan di gedung Harungguan DPRD, Jl. H. Adam Malik, Selasa (8/6) pukul 14:00, namun saat rapat paripurna dibuka sudah molor 30 menit.

Sebelum rapat paripurna diskors selama tiga hari atau dikembalikan ke Bamus untuk dijadwalkan kembali. Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga yang membuka rapat didampingi Wakil Ketua Ronald Darwin Tampubolon lebih dulu menskors rapat paling lama satu jam menunggu anggota DPRD yang belum hadir.

                                             

Setelah rapat diskors satu jam, Ketua DPRD meminta tiap anggota DPD dari masing-masing fraksi menghubungi rekan-rekan mereka satu fraksi melalui telepon, agar hadir untuk mengikuti rapat paripurna.

Namun, sampai pukul 15:00, rapat paripurna belum juga korum, hingga Ketua DPRD mencabut skors. Namun, sampai 20 menit ditunggu, anggota DPRD yang hadir tetap tidak korum, hingga anggota DPRD Fery SP Sinamo dari Fraksi PDIP meminta agar rapat skors.

“Izin pimpinan, kalau memang tidak memenuhi korum, skors saja pimpinan, karena bukan ini saja kerjaan,” minta Fery.

Permintaan anggota DPRD itu belum ditindaklanjuti Ketua DPRD, hingga pukul 15:40, anggota DPRD Arif Dermawan Hutabarat yang juga dari Fraksi PDIP menginterupsi untuk mengingatkan pimpinan rapat paripurna. “Izin pimpinan, waktu.”

Mendengar interupsi tentang waktu itu, lima menit kemudian, Ketua DPRD akhirnya menyatakan sesuai dengan Tatib DPRD, rapat ditunda paling lama tiga hari atau dikembalikan ke Bamus penjadwalannya atau kembali dirapatkan pimpinan yakni pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi-fraksi.

Usai rapat diskors, Ketua DPRD yang dihubungi mengakui tertundanya rapat akibat tidak korum, sudah sering terjadi DPRD Pematangsiantar. Menurut Ketua DPRD, hal itu menyangkut dua hal dan tidak terlepas dari komitmen sesuai sumpah jabatan dan mengenai etika moral.(a28/C).

  • Bagikan