Waspada
Waspada » Tersangka Kasus Korupsi Analisis Study Kelayakan TPA Bakal Bertambah
Headlines Sumut

Tersangka Kasus Korupsi Analisis Study Kelayakan TPA Bakal Bertambah

Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo Ifan Taufik Lubis (baju kotak-kotak) saat dikonfirmasi wartawan terkait tersangka kasus korupsi analisis study kelayakan TPA. Waspada/Panitra Nedy
Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo Ifan Taufik Lubis (baju kotak-kotak) saat dikonfirmasi wartawan terkait tersangka kasus korupsi analisis study kelayakan TPA. Waspada/Panitra Nedy

TANAH KARO (Waspada): Tersangka kasus korupsi analisis study kelayakan untuk pengadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Dokan Kecamatan Merek yang diduga merugikan negara Rp250 juta bakal bertambah, pasca berkas perkara ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan dengan terdakwa BBK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan R warga sipil sebagai konsultan.

Pasalnya, kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut terhadap APBD Karo tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp250 juta dianggap total lost.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo Ifan Taufik Lubis yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (25/8) menyebutkan, pertambahan tersangka dalam kasus ini kemungkinan bakal bertambah. Soalnya, pihak hakim dipersidangan juga dapat mengeluarkan penetapan langsung terhadap seorang saksi menjadi tersangka pada saat itu.

Dari perkembangan kasus di pengadilan, pihak penyidik merangkum perkembangan pemeriksaan dari keterangan para saksi-saksi kata Irfan Taufik Lubis.

“Kelima direktur yang mewakili perusahaan yang diundang, datang ke persidangan untuk memenuhi panggilan sidang, tetapi ada seorang saksi yang berinisial CT tidak hadir untuk memenuhi panggilan persidangan”, ujarnya.

Apabila penyidik telah menuntaskan pengusutan kasus korupsi analisis study kelayakan untuk pengadaan TPA kata Irfan Taufik Lubis, maka penyidik Kejari Karo segera melanjutkan penyidikan atas pengadaan tanah tahun anggaran 2016 seluas 5 hektar dengan pagu anggaran Rp2,5 miliar lebih.

Sebab penggunaan anggaran tahun 2016 terkait dengan pengadaan lahan, dan telah terbit pula Sprindik. Penyidikan terhadap pengadaan lahan untuk TPA tahun anggaran 2016 juga terus didalami, bahkan sejumlah saksi telah diperiksa, jelasnya.

Belum Dicopot Bupati

Sementara jabatan BBK di lingkungan Pemkab Karo sebagai salah seorang Kepala Bidang di Dinas PUPR belum dicopot Bupati Karo Terkelin Brahmana SH. Padahal BBK sudah menyandang status tersangka kasus korupsi analisis study kelayakan untuk pengadaan TPA sampah di Desa Dokan Kecamatan Merek dan mulai diamanakan Kejaksaan Negeri Karo tanggal 17 Juli 2020.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo Tomy Heriko Marulitua, AP menyebutkan, sejauh ini jabatan BBK sebagai Kepala Bidang di salah satu dinas di lingkungan Pemkab Karo belum dicopot.

Namun sesuai Peraturan Kepala BKN Pusat, bahwa seorang PNS dalam proses hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka, akan diusulkan pemotongan gaji pokok yang diterimanya sebesar 50 persen oleh Bupati Karo sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) ke BKN Pusat.

Jika nantinya putusan pengadilan sudah incraht (sudah berkekuatan hukum tetap) yang menyatakan BBK divonis tidak bersalah, maka 50 persen gaji pokok yang telah dipotong menurut aturan, akan dikembalikan sepenuhnya.

“Saat ini, usulan itu telah dibuat dan masih tahap eksaminasi ke Bagian Hukum Pemkab Karo”, jelasnya. (a06)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2