DELISERDANG (Waspada): Kabupaten Deli Serdang dinilai harus memperbaiki perbaiki infrastruktur digitalnya dulu dengan kecepatan yang tinggi dan harus melakukan vokasi digital.
Hal ini diucapkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati Deli Serdang – Calon Wakil Bupati Deli Serdang nomor urut 1, Sofyan Nasution, SE – Junaidi Parapat, SE menanggapi jawaban Paslon 3, pada Debat Publik Ketiga Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, Rabu (20/11/2024) di Gedung Graha Bhineka Perkasa Jaya, Jalan Negara Petapahan, Lubuk Pakam.
Sebelumnya, Paslon 3 diberikan pertanyaan dari panelis terkait apakah revolusi 5.0 ini menjadi peluang atau ancaman jika terpilih sebagai Bupati-Wabup Kabupaten Deli Serdang, apa program Paslon 3 untuk mengintegrasikan keterampilan teknis di era revolusi 5.0 agar masyarakat tetap memiliki rasa cinta tanah air dan kompetitif secara global.
Pada sesi itu, Paslon 3 menjawab bahwa 5.0 ini penting dan bagaimana menciptakan suasana yang baik di Deli Serdang dengan program digitalisasi. Selain itu, terkait 5.0 tadi, agar mampu berdaya saing, anak muda akan dibuatkan mempermudah semua akses-akses internet tapi harus diawasi secara mandiri. “Diawasi oleh orangtua, pemerintah dan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan di Deli Serdang.
Sementara, menanggapi jawaban Paslon 3, Cabup Sofyan Nasution mengatakan Deli Serdang harus memperbaiki infrastruktur digitalnya dulu. “Deli Serdang harus perbaiki infrastruktur digitalnya dulu dengan memberikan internet gratis berkecepatan tinggi masuk ke desa-desa. Platform Pendidikan dan vokasi digital dan tentunya dibarengi dengan pelatihan yang kontiniu. Literasi digital yang baik harus ditanamkan, dan masuk ke desa-desa. Sampai sekarang, Deli Serdang punya lebih dari 10 platform digital, tapi saya rasa 90 persen masyarakatnya tak mengenal platform-platform tersebut,” jelasnya.
Paslon 3 menjawab bahwa pihaknya akan mendukung program ini. “Program ini akan kami dukung sepenuhnya dengan cara mempermudah akses tapi mengawasi secara mandiri, oleh pemerintah, orang tua, dan semua stakeholder.***
