Waspada
Waspada » Tambang Emas Liar Tapsel Ditanggapi Berbeda
Headlines Sumut

Tambang Emas Liar Tapsel Ditanggapi Berbeda

AKTIVITAS penambangan emas tanpa izin di Tapsel yang terpantau lewat udara. Tambang Emas Liar Tapsel Ditanggapi Berbeda. Waspada/Ist
AKTIVITAS penambangan emas tanpa izin di Tapsel yang terpantau lewat udara. Tambang Emas Liar Tapsel Ditanggapi Berbeda. Waspada/Ist

P. SIDIMPUAN (Waspada): Keberadaan tambang emas liar atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, ditanggapi berbeda oleh berbagai kalangan masyarakat.

Berita media online waspada.id terbitan Minggu (21/2) berjudul “Tambang Emas Liar Mulai Marak Di Tapsel” dan berita utama surat kabar harian Waspada edisi Senin (22/2) berjudul “Tambang Emas Liar Marak” yang menjadi topik perbincangan.

Link waspada.id dan foto halaman pertama koran Waspada itu banyak dibagikan di media sosial Facebook dan WA group. Sehingga memunculkan berbagai tanggapan masyarakat, ada pro, kontra dan yang memberikan saran solusi.

Dalam berita Waspada itu dijelaskan, Bupati Tapsel periode 2010-2016 dan 2016-2021 Syahrul M. Pasaribu kepada wartawan mengatakan bahwa PETI mulai marak di wilayah Kecamatan Angkola Selatan.

Kondisi itu terpantau pada Rabu (17/2), ketika Syahrul bersama Kadis PMPTSP Sofyan Adil dan Manajer Lapangan PT. Agincourt Resouces naik helikopter meninjau rencana lokasi ekspansi Tambang Emas Martabe. Sekaligus dalam rangka mitigasi bencana daerah.

Banyak tenda biru dengan galian lubang dan aktivitas pemurnian mineral di puncak jajaran Bukit Barisan. Diperkirakan lokasi penambangan emas tradisional itu berada di wilayah Desa Aek Natas dan Dolok Godang, Kecamatan Angkola Selatan.

Menurut Syahrul, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi semua pihak, karena dapat menimbulkan bencana tanah longsor, kerusakan lingkungan dan merusak ekosistem sungai akibat bahan kimia yang digunakan untuk pemisahan mineral dan emas.

Kemri Nasution warga Kecamatan Angkola Selatan dan pemilik lahan di sekitar lokasi mengatakan, penambangan emas oleh warga ini terjadi setelah PT. AR selaku pengelola Tambang Emas Martabe melakukan pematokan rencana lokasi ekspansi di wilayah itu.

“Rakyat mengetahui pematokan itu dan berpikir di sana banyak mas. Mereka melihat ini sebagai peluang mengubah nasib, kemudian dimulailah penambangan emas tradisional seperti dilakukan banyak orang di Kabupaten Mandailing Natal,” katanya.

Sebagai pemilik lahan, Kemri menyarankan PT. AR sesegara mungkin melakukan ekspansi ke lahan yang telah dipatok, sehingga tidak dimasuki oleh masyarakat yang melakukan penambangan emas secara tradisional.

Sementara Syaiful Bahri, juga pemilik lahan di lokasi, mencontohkan ribuan masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin di sekitar tambang emas satu-satunya milik negara di Pongkor, Provinsi Jawa Barat.

Sekitar tahun 1994 negara membuka tambang emas di Pongkor, lalu ribuan masyarakat melakukan penambangan tradisional di lereng gunung sekitarnya. Kemudian tumbuh pemukiman baru dan dalam waktu tiga tahun sudah terbentuk dua kecamatan di sana.

Menurut Syaiful, tambang emas milik negara di Pongkor itu objek vita nasional (Obvitnas) juga. Ada penjagaan ketat aparat keamanan agar masyarakat tidak masuk dan melakukan penambangan di lahan kontrak kerja tambang milik pemerintah itu.

Terpisah, warga bernama Darojatun menyarankan pemerintah membina masyarakat yang melakukan penambangan emas tradisional di Angkola Selatan. “Jangan diuber. Mereka itu pribumi yang cari nafkah di tanah sendiri. Bina mereka agar tidak merusak alam,” katanya.

Sementara Andi Maulana mengatakan, masyarakat penambang emas tradisional di Aek Natas dan Dolok Godang itu sudah lama beraktivitas. Bahkan saat Kapolres Tapsel dijabat AKBP Rony Samtana sudah dilakukan penggrebekan, penyegelan dan penangkapan pelaku.

“Penambangan itu sudah lama ada. Mungkin karena PT. AR akan ekspansi ini saja makanya disoroti. Mereka rakyat Indonesia, cari makan dari kekayaam bumi ibu pertiwi. Pribumi juga ingin sejahtera, jangan ‘asing’ dan ‘aseng’ saja yang mengambilinya,” kata Andi.

Tanggapan komentar senada dengan Andi banyak bermunculan. Tidak hanya menyoroti investor asing yang melakukan penambangan emas legal di negara ini. Tetapi juga tentang buruknya kesejahteraan masyarakat yang dinilai sebagai kegagalan pemerintah.

‘Di Mandailing Natal daerah terdekat dari kita saja tidak ada masalah. Sampai sekarang bahkan lokasi penambangannya semakin meluas sampai ke berbagai kecamatan. Apa salahnya jika di Tapsel ini dibiarkan seperti yang di Madina,” kata Anum Boru Nasti.

Terpisah, Kadis PMPTSP Sofyan Adil menyebut pihaknya sedang berkoordinasi dengan seluruh elemen yang terkait dengan persoalan ini, termasuk TNI dan Polri. “Kita sedang mengkoordinasikannya. Apa hasilnya nanti, kita sampaikan ke media,” katanya. (a05)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2