Waspada
Waspada » Syahrul Pasaribu: Melihat Tapsel Jangan Parsial
Headlines Sumut

Syahrul Pasaribu: Melihat Tapsel Jangan Parsial

Syahrul Pasaribu minta semua pihak melihat Tapsel jangan parsial. Waspada/Ist
Syahrul Pasaribu minta semua pihak melihat Tapsel jangan parsial. Waspada/Ist

P. SIDIMPUAN (Waspada): Bupati Tapanuli Selatan periode 2010-2015 dan 2016-2021, Syahrul M. Pasaribu meminta semua pihak agar dalam melihat program pemerintah dan hasilnya tidak parsial atau seponggol-seponggol (sepotong-sepotong), tetapi komprehensif atau menyeluruh dan secara utuh.

Syahrul menyampaikan harapannya itu kepada waspada.id di Padangsidimpuan lewat sambungan telepon dari Jakarta, Kamis (8/4), menyikapi penilaian oknum- oknum yang menyebut program pembangunan Pemkab Tapsel 10 tahun terakhir tebang pilih.

Disebutkannya, 10 tahun kepemimpinannya di Tapsel, program pemerintah daerah diupayakan didistribusi dengan sistem berkeadilan dan berdasarkan kebutuhan berskala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sistem inilah yang menjadikan alokasi anggaran perdaerah/wilayah itu berbeda.

Distribusi program selama 10 tahun yang dibiayai melalui APBD setiap tahunnya adalah hasil kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD.

Jadi, bukan Peraturan Bupati (Perbup) APBD, demikian juga pertanggungjawabannya setelah diaudit BPK setiap tahun dituangkan dalam Perda setelah mendapat persetujuan DPRD. Hal ini membuat Syahrul jadi heran atas pernyataaan tersebut.

“Berkeadilan bukan berarti sama rata sama rasa, itu faham yang tidak sejalan dengan Pancasila. Berkeadilan yang kita terapkan adalah membangun dengan skala prioritas serta mempertimbangkan kebutuhan mendesak pada suatu daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Pembangunan juga bukan fisik saja seperti ruas jalan, tetapi juga Pembangunan Sumber Daya Manusia dan sosial kemasyarakatannya. Karena itulah dia mengimbau semua pihak dalam menilai pemerataan pembangunan agar ideal adalah secara utuh yaitu fisik dan non fisik

Seandainyapun yang dinilai pembangunan bersifat fisik yang dibiayai daerah, distribusi program perdaerah adalah berdasarkan Perda APBD yang prosesnya cukup panjang, mulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten sampai pembahasan dan persetujuan bersama legislatif dan eksekutif tentang APBD setiap tahunnya.

Ditanya tanggapannya tentang harapan agar bisa menjadi penyejuk di Tapsel, Syahrul sangat menghargainya, dan sejak awal kepemimpinannya dan dalam memimpin sepuluh tahun telah berupaya mewujudkan itu, antara lain dengan mendorong pertumbuhan Ormas keagamaan, adat dan budaya, kepemudaan (KNPI/Karang Taruna), profesi antara lain KTNA/Kelompok Tani, organisasi perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Saat ini semuanya sudah berkembang cukup pesat, sehingga sampai sekarang Tapsel tidak saja sejuk tetapi kondusifitasnya terjaga dengan baik. Bahkan kelompok masyarakat tersebut aktif berpartisipasi dalam mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Hasilnya dapat dilihat antara lain dengan naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 70,12 poin atau Kategori Tinggi yang jika dibandingkan dengan tahun 2010 hanya 64,20 poin. Rata-rata kenaikan pertahun 0,59 poin atau berklasifikasi baik,. Demikian juga Angka Kemiskinan di masa Pandemi Covid-19 masih dapat turun 0,13 persen, sehingga saat ini 8,47 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 11,96 persen.

Pembangunan wilayah dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Tapsel, diakuinya belum sepenuhnya 100 persen terpenuhi. Tetapi Pemerintah Daerah telah berbuat dan hasilnya sudah dinikmati masyarakat.

Distribusi program pemerintahan Tapsel sudah dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan berdasarkan skala prioritas. Mengenai masih ada pihak yang belum merasa puas, wajar saja, karena sulit untuk memuaskan 300.000 lebih rakyat Tapsel secara keseluruhan yang tersebar di 15 Kecamatan dan 248 Desa/Kelurahan.

“Capaian kinerja Pemkab Tapsel mendapat penilaian yang baik dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus untuk Laporan Keuangan (LKPD) Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban saya ke rakyat Tapsel sudah diserahkan ke BPK tanggal 11 Februari 2021,” jelasnya.

Syahrul mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar opini (penilaian) yang diperoleh nantinya masih tetap yang terbaik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sehingga jika itu terwujud, maka Tapsel akan menerima WTP yang ketujuh kalinya secara berturut-tuut.

“Semua itu membuktikan bahwa pembangunan sudah dinikmati rakyat dan akuntabilitas anggaran tetap terjaga dengan baik. Tetapi jika seandainya ada yang ragu atau tidak mempercayai kapabilitas BPS dan BPK, silahkan bantah dengan argumentasi dan data yang valid,” katanya.

Ditanya tentang nelayan Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru, yang kurang mendapat perhatian. Syahrul menyebut listrik sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi lewat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat enam tahun yang lalu.

Setiap masyarakat saat itu tersubsidi sekitar Rp35 juta, karena penerima manfaat tidak ada membayar sama sekali. Semua instalasi dan perangkatnya sampai ke rumah warga ditanggung pemerintah dan rakyat tinggal menghidupkan listrik saja di rumahnya.

Puskesmas Pembantu (Pustu), rehabilitasi sekolah dan madarasah, juga pembukaan dan peningkatan jalan di Muara Batangtoru dan satu-satunya daerah yang punya pantai di Tapsel tersebut secara bertahap terus diupayakan pembangunannya, dan diakui Syahrul belum sempurna secara keseluruhan.

“Layanan itu diberikan kepada keluarga nelayan di Muara Upu. Artinya, perhatian bukan hanya diukur harus memberi kapal atau jala kepada nelayan. Dengan menyediakan fasilitas itu saja sudah merupakan bentuk layanan dan perhatian kepada nelayan dan keluarganya, walaupun harus diakui secara keseluruhan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Itulah pentingnya kesinambungan kehadiran pemerintah itu,” ujarnya.

Demikian juga pembangunan jalan dan yang lainnya di Kecamatan Angkola Selatan. Seperti pembangunan jalan batas Kota Padangsidimpuan sampai Gua Asom yang cukup panjang, sudah mendekati rampung. Hampir tiap tahun selalu dibangun termasuk yang menghubungkan Gua Asom dengan Bukkas yang tahun ini juga akan dibangun.

Kalau tidak ada pengurangan anggaran tahun 2020 dan tahun ini akibat Covid-19, tahun 2021 ini ruas jalan tersebut sudah terhubung karena masuk ruas jalan strategis kabupaten. Termasuk jalan di Binasari beberapa tahun terakhir ini sudah dibangun dan tahun ini akan dibangun lagi bersama jalan di lingkungan Janji Matogu,.

Demikian juga jalan di Mosa, secara bertahap sudah dibangun. Belum lagi pembangunan Lapangan Sarasi Simarpinggan Kecamatan Angkola Selatan yang pertamakalinya dibangun lengkap dengan tribun dan lampu sorot sehingga dapat digunakan malam hari.

“Yang seperti itu juga disebut tidak disentuh sepuluh tahun ? Ah, semakin membingungkan saya. Barangkali perlulah yang membuat pernyataan itu membuka APBD Tapsel paling tidak mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 ini agar jelas duduk soalnya dan rakyat juga tidak bingung,” kata Syahrul.

Terkait ekonomi Tapsel yang masih dapat tumbuh di tengah Pandemi Covid-19, Syahrul menegaskan di situ ada peran pemerintah. Misalnya, dengan dibukanya akses jalan maka petani cukup terbantu karena tidak lagi mengeluarkan biaya angkut hasil panen yang tinggi, sehingga meningkatkan NTP (Nilai Tukar Petani) termasuk dengan lebih diberdayakannya Kelompok Tani.

Demikian juga distribusi program pemerintah ke pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti pengrajin tenun Tapsel dan Batik Batangtoru. Termasuk UMKM lainnya serta pembinaan terhadap penggiat usaha kopi, dengan program tersebut ekonomi mereka lebih membaik. Maka melihat sesuatu itu tidak boleh parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh.

“Saya tidak faham alur pikiran dan sudut pandang orang-orang dalam menilai program yang dilakukan pemerintah daerah kurun waktu 10 tahun terakhir kalau disebut tebang pilih. Padahal APBD disahkan eksekutif dan legislatif menjadi Perda atau atas persetujuan bersama setelah melalui proses panjang mulai dari Desa, Kecamatan sampai di tingkat Kabupaten,” ujarnya.

Tetapi Syahrul menilai itu sebagai hal biasa-biasa saja. Kemudian mempersilahkan rakyat banyak menilai kepemimpinan Tapsel serta keberhasilan pembangunan yang dicapai selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

”Tapsel dibangun tidak saja menggunakan APBD tetapi juga program tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Saya sering sebut akselerasi pembangunan Tapsel dengan pola partisipatif, kolaboratif dan sinergitas. Artinya tidak bergantung seratus persen pada APBD, tapi manfaatkan peluang dan potensi yang dimiliki serta partisipasi aktif rakyat,” tambahnya.

Terakhir Syahrul berpesan, melihat sesuatu itu jangan seponggol-seponggol, tetapi secara komprehensip atau menyeluruh dan secara utuh. Renungkan bagaimana Tapsel beberapa tahun lalu dan bandingkan dengan sekarang. Dengan begitu maka penilaiannya akan objektif dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atas keberhasilan pembangunan saat ini. (a05)

Baca juga:

DPRD Tapsel Minta Syahrul Pasaribu Jadi Penyejuk

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2