Waspada
Waspada » Surat Penetapan Tersangka Bupati Labura Beredar, Ini Kata Kapolda
Headlines Sumut

Surat Penetapan Tersangka Bupati Labura Beredar, Ini Kata Kapolda

Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin. SH, MHum. Surat penetapan tersangka Bupati Labura beredar. Waspada/Ramsiana Gultom
Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin. SH, MHum. Surat penetapan tersangka Bupati Labura beredar. Waspada/Ramsiana Gultom

TOBA (Waspada): Surat penetapan tersangka Bupati Labura beredar setelah baru baru ini hangat diberitakan media. Surat penetapan status Bupati Labuhan Batu Utara (Labura) Kharuddin Syah itu sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan (DBH PBB) tahun 2013, 2014 dan 2015.

Terlihat, surat penetapan tersangka Bupati Labura beredar tersebut diterbitkan tanggal 22 Juni 2020 dan ditandatangani Dirreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol. Rony Samtana, S.Ik, MTCP.

Isi surat menyebutkan Bupati Labura Kharuddin Syah menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemungutan biaya Pajak Bumi.

Kapolda Sumut, Irjen Pol. Martuani Sormin, SH, MHum di sela-sela kunjungannya ke Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba, Jumat (24/7), ketika dikonfirmasi Waspada terkait beredarnya Sprindik penetapan tersangka Bupati Labura tersebut hanya menjawab singkat.

“Nanti kalau untuk masalah tindak pidana korupsi, nanti kita bicarakan,” pungkas Martuani.

Terkait benar tidaknya surat penetapan Bupati Labura sebagai tersangka kasus korupsi tersebut, telah menimbulkan opini publik di Labura.

Bahkan beberapa organisasi kepemudaan seperti Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Pers Indonesia meminta Kapolda Sumut untuk segera mengumumkan penetapan orang nomor satu di Labura tersebut.

Sebelumnya Sekretaris PW HIMMAH Sumut Sukri Soleh Sitorus meminta Polda Sumut agar tidak main-main dalam penanganan kasus DBH PBB Kab. Labura tahun 2013, 2014 dan 2015.

Menurut Sukri, informasi yang mereka peroleh, kasus DBH PBB Labura sudah dilakukan gelar perkara di Mabes Polri beberapa hari yang lalu. Namun sampai hari ini belum ada diumumkan hasil dari gelar perkara.

“Surat penetapan tersangka Bupati Labura sudah beredar luas di medsos, kami harap Polda Sumut segera mungkin melaksanakan konferensi pers hasil gelar perkara di Mabes Polri. Polda Sumut harus bisa menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, kami tidak ingin menjadi citra buruk di mata masyarakat”, imbuhnya. (a36)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2