Waspada
Waspada » Sungai Tercemar, Populasi Udang Galah Dan Kepiting Menurun
Sumut

Sungai Tercemar, Populasi Udang Galah Dan Kepiting Menurun

KONDISI air di anak sungai Paluh Sei. Meran Bauk berwarna kehitaman diduga akibat tercemar limbah. Sungai tercemar, populasi udang galah dan kepiting menurun. Waspada/Asrirrais
KONDISI air di anak sungai Paluh Sei. Meran Bauk berwarna kehitaman diduga akibat tercemar limbah. Sungai tercemar, populasi udang galah dan kepiting menurun. Waspada/Asrirrais

PANGKALANSUSU (Waspada): Sungai tercemar mengakibatkan populasi udang galah dan kepiting menjadi menurun. Anak sungai di berbatasan Kel. Bukitkubu, Kec. Besitang dan Desa Sei. Meran, Kec.Pangkalansusu, selama puluhan tahun tercemar limbah diduga berasal dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Dahulunya, anak sungai ini menjadi salah satu lapak andalan nelayan karena populasi udang galah dan kepiting. Tapi sekarang, biota laut di paluh ini susah ditemukan alias langka sejak air sungai terkontaminasi cairan limbah.

Kini, tidak ada lagi dari komunitas nelayan yang mengais rezeki di anak sungai ini, sebab dari hulu hingga ke hilir, air di anak sungai ini sudah tercemar limbah diduga bersumber dari sisa industri pengolahan crude palm oil (CPO).

Pantauan Waspada dari atas jembatan pengubung antara Kec. Pangkalansusu dan Besitang, Minggu (30/8) petang, kondisi air yang dahulunya jernih, kini tampak berubah total berwarna hitam dan kecokelatan.

Salah seorang warga pesisir, Sulaiman, saat dimintai Waspada tanggapannya menyatakan, tidak hanya paluh Sei. Meran Bauk saja yang tercemar, tapi Paluh Air Hitam di Lingk IX, Kel. Bukitkubu, juga tercemar, namun belum parah.

Pencemaran sungai diduga tidak hanya berasal dari limbah PKS, tapi juga dari pupuk kimia milik perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta, khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai.

Selain penjala udang yang paling terkena dampak akibat pencemaran, para nelayan spesialis pukat selam dan pukat pantai juga merasakannya. Dampak yang dirasakan, hasil tangkap nelayan menurun.

Para nelayan meminta kepada pemerintah untuk mengawasi secara ketat terhadap perusahaan pengolahan CPO. Jika ada perusahaan yang terbukti melanggar UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lingkungan, maka harus diberi sanksi tegas. (a10)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2