KISARAN (Waspada): Sungai di Asahan mengalami sedimentasi, salah satunya Sungai Asahan dan bahkan muara Sungai Nantalu telah menjadi daratan, sehingga penyebab banjir yang merendam pemukiman warga sekitar.
Hal itu terbukti saat Wahana Masyarakat Aliran Sungai (Wamas) Kab Asahan, mengajak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspicam) Kecamatan Sei Kepayang, Pulau Rakyat dan Aek Kuasan untuk mengitari Sungai Asahan, Sungai Nantalu dan alur parit bekoan PT. Inti Palm Sumatra (IPS), beberapa waktu lalu yang diduga sebagai penyebab banjir melanda sejumlah desa di tiga kecamatan itu.
Ketua Wamas Asahan Awaluddin, didampingi Sekretaris Sumantri, saat berbincang dengan Waspada, Senin (22/1), menerangkan kegiatan itu diikuti Camat Sei Kepayang Aspihan, Kapolsek Sei Kepayang AKP Sutari, Danramil Sei Kepayang, Camat Aek Kuasan Ramadhan dan Camat Pulau Rakyat Haris Margolang. Kegiatan, itu digagas Wamas semata-mata ingin mencari solusi atas persoalan banjir yang sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat di Desa Padang Mahondang, Persatuan, Bangun, Rawasari dan Alang Bonbon, termasuk sejumlah desa di Kecamatan Sei Kepayang.
“Kita tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi bagaimana caranya agar persoalan banjir yang melanda desa-desa di Kecamatan tersebut dapat teratasi,” ungkap Awaluddin.
Menurutnya, dari hasil peninjauan di lapangan unsur Muspicam sepakat pemerintah harus melakukan normalisasi Sungai Nantalu dan Sungai Asahan, karena di Muara Sungai Nantalu bukan hanya mengalami sedimentasi atau pendangkalan tetapi sudah menjadi daratan.
“Ini terbukti, dan kita melihat dan mengecek langsung di muara nantalu yang sudah jadi daratan. Sementara muara sungai dengan koordinat 2.834783, 99.761831, itu mengalami penyempitan dan sedimentasi sehingga fungsi Sungai Nantalu sebagai penerima limpahan air dari Desa Padang Mahondang, Persatuan, Bangun, Rawasari dan Alang Bonbon, tidak berfungsi lagi untuk menyalurkan air ke Sungai Asahan, akibatnya air bertahan di desa-desa tersebut,” jelas Awaluddin.
Begitu juga alur Sungai Asahan, mulai dari wilayah Pulau Rakyat, Teluk Dalam, Simpang Empat, Tanjung Balai juga mengalami sedimentasi.
“Hasil pengukuran kami, sebelumnya Sungai Asahan memiliki kedalaman 8 sampai dengan 10 meter, sekarang hanya rata-rata 3,5 meter,” ungkapnya lagi.
Alhasil, PT Inti Palm Sumatra yang berdampingan langsung dan juga terdampak membuat alur parit bekoan untuk membantu mengalirkan air limpahan dari Sungai Nantalu yang datang dari sejumlah desa tersebut ke Sungai Asahan.
“Ada dua alur yang kami lihat dibuat oleh perusahaan untuk mengalirkan air ke Sungai Asahan, pertama langsung mengalirkan ke Sungai Asahan dan yang kedua melalui Konsensi HGU perusahaan menuju Sungai Loba di Desa Perbangunan yang akhirnya bermuara ke Sungai Asahan,” ungkapnya lagi.
Sebelum meninjau lokasi, Wamas sebelumnya meminta klarifikasi atau penjelasan dari perusahaan terkait dengan persoalan itu, ternyata perusahaan juga mengalami nasib yang sama dengan masyarakat dimana konsesi perusahaan bolak-balik diterjang banjir akibat sedimentasi kronis yang terjadi di Sungai Asahan dan Sungai Nantalu, meskipun pihaknya telah melakukan pembentengan di sejumlah titik.
“Kita telah mendapat penjelasan dari perusahaan terkait persoalan itu,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Awaluddin berharap kepada seluruh Camat yang wilayahnya terdampak dari kondisi Sungai Nantalu bisa bersatu dan menyatukan persepsi untuk mencari solusi dari persoalan itu, sehingga tidak saling menyalahkan satu sama lain.
“Paling penting diketahui bahwa kewenangan Sungai Asahan dan Sungai Nantalu adalah Kementerian PUPR, bukan kewenangan provinsi, kabupaten apalagi perusahaan,” ungkap Awaluddin yang mengajak para pemimpin untuk menyuarakan di semua tingkat agar Penyelamatan Sungai Nantalu dan Sungai Asahan menjadi skala prioritas karena merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara.
Selama ini, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai telah menerima dampak dari pengelolaan sumber daya air di Hulu Sungai Asahan yang memiliki daya rusak, sedimentasi, penyempitan dan lain sebagainya. “Kami meminta kepada Kementerian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air dan juga Perum Jasa Tirta, bisa bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan ini,” jelas Awaluddin.(a02/a19/a20)
