Waspada
Waspada » Sosialisasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
Sumut

Sosialisasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Cendramata diserahkan Pj Sekda Hendra Dermawan Siregar (kanan) kepada Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar (kiri) saat pembukaan sosialisasi kepatuhan standar publik, Selasa (23/2).(Waspada-Edoard Sinaga).

 

PEMATANGSIANTAR (Waspada): OPD Pemko Pematangsiantar ikuti sosialisasi kepatuhan standar pelayanan publik di gedung serbaguna BP3D Pemko, Jl. Merdeka, Selasa (23/2).

Pelayanan publik yang prima dan berkualitas, merupakan salah satu sasaran yang hendak diwujudkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan yang prima sebagai bukti nyata bekerjanya birokrasi dalam melayani masyarakat.

“Dimana, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan terkait kepatuhan terhadap standar pelayanan publik melalui pemenuhan dan penerapan 14 komponen standar pelayanan. Hal itu diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” sebut Wali Kota melalui Pj Sekda Hendra Dermawan Siregar.

Pada kesempatan itu, Hendra menyatakan menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan itu.

“Sosialisasi akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar.”

“Tak lupa, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman RI, khususnya Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provsu yang bersedia hadir di Pematangsiantar ini dalam memberikan pendampingan kepada beberapa OPD yang memberikan pelayanan publik untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di OPD,” sebut Hendra.

Setiap tahun, lanjut Hendra, Ombudsman RI rutin melaksanakan survei kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah selaku penyelenggara pelayanan terhadap regulasi yang mengatur tentang pelayanan publik.

“Kota Pematangsiantar di tahun 2019 masih berada pada zona kuning (tingkat kepatuhan sedang), hingga masih membutuhkan pembinaan dan pedampingan dari Ombudsman RI agar tahun 2021 ini bisa berhasil meraih zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) terhadap UU Pelayanan Publik,” harap hendra.

Kepada para pimpinan OPD, Hendra mengharapkan serius mengikuti kegiatan sosialisasi dan memahami seluruh materi yang disampaikan narasumber, khususnya terkait standar pelayanan publik di setiap OPD.

Turut hadir saat itu,  Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Asisten dan Staf Ahli,  OPD, Kabag Protokol dan Dokumentasi Pimpinan Pemko Mardiana dan lainnya.(a28/B).

 

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2