Waspada
Waspada » Soekirman Narasumber Dialog Kebudayaan Di HPN
Nusantara Sumut

Soekirman Narasumber Dialog Kebudayaan Di HPN

Menteri PMK Muhadjir Efendi didampingi Ketua PWI Pusat Atal S Depari,Bupati Sergai H Soekirman serta Bupati/Walikota narasumber dialog Kebudayaan rangkaian HPN tahun 2020 di hotel Mercure Banjarmasin Kalimantan Selatan, Jumat (7/2) kemarin usai dialog.(Waspada/Istimewa)

BANJARMASIN (Waspada): Bupati Serdangbedagai (Sergai) Ir H Soekirman menjadi salah seorang narasumber dialog Kebudayaan bersama 9 Bupati/Walikota penerima Anugrah Kebudayaan PWI Pusat pada

peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di hotel Mercure Banjarmasin Kalimantan Selatan, Jumat (7/2) kemarin.

Dialog kebudayaan ini dibuka oleh Menteri Koordinator PMK Prof Dr Muhajir Efendi MAP dihadiri Ketua Dewan Pers Prof Dr M Nuh. Ketua PWI Pusat Atal S Depari beserta ketua Panitia Dialog Kebudayaan Yusuf Susilo Hartono, sedangkan peserta dialog kebudayaan sekitar 100 orang terdiri dari para wartawan daerah dan wartawan di Provinsi Kalimantan Selatan, OPD pendamping 10 Bupati/Walikota penerima Anugerah Kebudayaan.

Bupati Soekirman juga diagendakan akan menerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang akan diserahkan oleh Menko PMK Prof Dr Muhajir Efendi MAP dihadapan Presiden RI Joko Widodo hari ini, Sabtu (8/2) di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Soekirman mengawali dialog kebudayaan tersebut menyampaikan dengan pantun, yang diyakininya dapat terus melestarikan budaya di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat dan langsung disaksikan oleh seluruh tamu undangan termasuk Menko PMK, jajaran Dewan Pers dan Pengurus PWI Pusat.

Dalam dialog Soekirman mengungkapkan kekhawatirannya terhadap modal sosial bangsa ini yang semakin hari semakin tergerus. Modal sosial itu diantaranya berupa pluralisme, yang seharusnya sejalan dengan toleransi.

Menurut Soekirman toleransi yang dimaksudkan sebagai modal sosial harus juga bisa melahirkan “trust” atau kepercayaan terhadap perjalanan pembangunan kebudayaan yang pada akhirnya akan menguatkan kohesivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya dengan adanya toleransi serta kepercayaan dapat membangun daya tarik secara emosional sesama anggota kelompok, dimana adanya saling menyukai, membantu dan secara bersama sama saling mendukung untuk tetap bertahan dalam kelompok dalam mencapai satu tujuan.

Guna mewujudkan semua itu lanjut Soekirman
Kabupaten Sergai yang multi etnis, kami bentuk Kampung Budaya, sebagai tindak lanjut dari Undang Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

” Di Sergai telah terbentuk Kampung Budaya Melayu, Jawa, Bali, Banjar serta Kampung Budaya Batak, dari kelima kampung budaya tersebut memiliki tujuan agar keberagaman terus berkembang dan menciptakan toleransi,” jelas Soekirman.

Ditambahkan Soekirman, dijadikannya kampung budaya itu karena dalam kehidupan kesehariannya masih ada hal-hal tradisi yang menonjol terhadap budaya di setiap kampung budaya yang ada.

” Walaupun tidak semua masyarakat yang ada di kampung budaya tersebut bersuku yang sama, namun tradisi suku yang menonjol itu masih tetap ada dan lestari dibudayakan menjadi tradisi,” pungkas Soekirman.

Sebelumnya Menko PMK Muhajir Efendi, saat membuka dialog mengutarakan bahwa hanya manusia yang berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Karena manusia mempunyai daya cipta yang disebut akal budi. Budaya itu terletak di alam fikiran setiap orang, sehingga manusia mempunyai kemampuan mencipta.

Menurut Menko PMK menyatakan bahwa dengan akal budi bisa mengangkat manusia pada derajat yang tinggi, namun bisa juga sebaliknya menjatuhkan manusia seburuk mungkin.

” Oleh karena itu nilai nilai budaya seperti kebenaran, kebajikan dan nilai keindahan harus menjadi tolok ukur logika, etika dan estetika, ini semua akan menjadikan budaya kita menjadi benar atau salah, baik ataukah buruk,” pungkas Muhajir Efendi.

Ketua Dewan Pers Prof Dr M Nuh menyampaikan bahwa pembangunan dengan pendekatan kebudayaan ini akan sangat berbeda dengan pembangunan melalui pendekatan politik. Pembangunan dengan pendekatan kebudayaan dimaksudkan untuk mencari persamaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.

Sedangkan menurut M Nuh, pembangunan dengan pendekatan politik lebih cenderung pada mencari perbedaan tentunya akan lebih cepat berhasil dan maju membangun dengan pendekatan budaya, karena persamaan yang menjadi titik awal bermulanya.

Diakhir dialog kebudayaan semua peserta bersama narasumber 10 Bupati/Walikota bersepakat untuk mendorong kebudayaan agar menjadi salah satu skala prioritas dalam pembangunan di daerah masing-masing.(c03/B)

 

Keterangan Foto:

Menteri PMK Muhadjir Efendi didampingi Ketua PWI Pusat Atal S Depari,Bupati Sergai H Soekirman serta Bupati/Walikota narasumber dialog Kebudayaan rangkaian HPN tahun 2020 di hotel Mercure Banjarmasin Kalimantan Selatan, Jumat (7/2) kemarin usai dialog.(Waspada/Istimewa)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2