Waspada
Waspada » Sikapi Isu Sosial Masyarakat, TPL Kedepankan Dialog Terbuka
Sumut

Sikapi Isu Sosial Masyarakat, TPL Kedepankan Dialog Terbuka

 

DOLOKSANGGUL (Waspada) Menyikapi isu sosial masyarakat di wilayah operasional, PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) berkomitmen mengedepankan dialog terbuka untuk sebuah solusi. Dengan dialog terbuka, TPL berharap penyelesaian isu sosial masyarakat tidak merugikan banyak pihak. Demikian ditegaskan Direktur TPL, Jandres Silalahi melalui Manager Corporate Comunikation (Corcom) Media Relation, Norma Hutajulu kepada sejumlah wartawan di Doloksanggul, Senin (19/7).

Dikatakan,  bahwa penanganan isu sosial yang sedang berkembang, pihaknya menghormati keberadaan masyarakat adat di area operasi TPL.

Norma menjelaskan, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, TPL bekerja dibawah izin yang diperoleh dari pemerintah, yang meliputi izin operasional, izin investasi, dan izin kehutanan.

Dalam pelaksanaan izinnya, TPL konsisten memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. “Terhadap aspek sosial dan ekonomi, perusahaan selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dari tokoh masyarakat, pemuda, dan pemuka agama, maupun aparatur pemerintah terkait penyelesaian isu sosial,” ujarnya.

Norma memaparkan, TPL telah berhasil menyelesaikan sejumlah isu sosial yang terkait dengan lahan dengan berpedoman pada Permen Lingkungan Hidup dan  Kehutanan (LHK) Nomor: 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial.

Sebab, menurut Norma, hal ini sesuai dengan arahan pemerintah agar perusahaan menjalankan program hutan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Katanya, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Lebih lanjut, katanya lagi, sejauh ini PT TPL telah berhasil melakukan penyelesaian klaim melalui program kerjasama kemitraan. Dari 10 klaim lahan yang telah didaftarkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TPL bersama-sama dengan pemerintah dan tokoh masyarakat setempat menyelesaikan sembilan dari klaim tersebut melalui program kemitraan baik dengan tanaman kehidupan, tumpang sari (intercrop), dan kemenyan (tanaman endemik di Sumut).

Disinggung aksi gerakan rakyat (Gerak) Tutup TPL, Norma mengaku menghargai aksi kebebasan berpendapat  sepanjang dalam koridor hukum yang berlaku.

Ditanya adanya dugaan keterlibatan elite politik dan kepentingan kelompok, Norma justru enggan berkomentar.

Norma kembali menegaskan, bahwa pihaknya terbuka untuk semua dialog dan semua isu sosial yang terjadi di setiap lahan konsesi. Menghargai setiap aspirasi dan pendapat yang disampaikan terhadap pemerintah atau lembaga DPRD.

Terkait tudingan-tudingan yang muncul dalam isu sosial masyarakat, Norma mengajak wartawan atau para pemangku kepentingan untuk melakukan investigasi lapangan atas operasional TPL di lahan konsesi. Karena dengan investigasi lapangan akan bisa menjawab atas tudingan yang dialamatkan ke TPL.

Pun demikian, katanya lagi, dalam menjalankan operasinalnya di lahan konsesi yang diberikan pemerintah, pihaknya tidak selalu sempurna. Artinya dimungkinkan human eror atau kesilapan. Namun sejauh ini, pihaknya juga berkomitmen meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi di wilayah konsesi.
“Terkait kelemahan dalam operasional TPL, kita tidak bisa menjamin sempurna karena dilihat dari semua aspek. Dalam hal ini, kita berupaya meminimalisir sekecil mungkin dengan melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah, para pemangku kepentingan serta masyarakat,” pungkasnya. (cas)

Ket Foto: PABRIK bubur kertas TPL di Parmaksian, Kab. Toba Sumatera Utara. Waspada/ist

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2