Waspada
Waspada » Sengketa Tanah Di Pantai Sibolahotang Sas Berujung Pemagaran Paksa
Sumut

Sengketa Tanah Di Pantai Sibolahotang Sas Berujung Pemagaran Paksa

DT bersama temannya melakukan pemagaran di sekitar rumah Medina Hutagaol, Kamis sore (18/2). Waspada/Ramsiana Gultom dan Medina bersama anaknya merubuhkan kembali pagar seng yang baru selesai didirikan DT dan rekannya. Sengkata Tanah Di Pantai Sibolahotang Sas Berujung Pemagaran Paksa. Waspada/Ramsiana Gultom
DT bersama temannya melakukan pemagaran di sekitar rumah Medina Hutagaol, Kamis sore (18/2). Waspada/Ramsiana Gultom dan Medina bersama anaknya merubuhkan kembali pagar seng yang baru selesai didirikan DT dan rekannya. Sengkata Tanah Di Pantai Sibolahotang Sas Berujung Pemagaran Paksa. Waspada/Ramsiana Gultom

TOBA (Waspada) : Kasus konflik tanah antar warga semakin mencuat sejak dua tahun terakhir pasca pemerintah mengembangkan kawasan wisata pasir putih Sibolahotang Sas yang memanjang hingga ke Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

Konflik tanah ini pun berujung kepada tindakan pemagaran secara paksa terhadap rumah Medina Hutagaol, 53, diduga dilakukan oleh oknum DT beserta istri yang mengaku sebagai pemilik kuasa atas sebidang tanah bersertifikat atas nama Herman Tampubolon, Kamis (18/2) sekira pukul 17.00 Wib.

Tak terima rumahnya dipagar, Medina melakukan pembongkaran sebagai bentuk perlawanan terhadap DT yang dianggap telah semana-mena dan tak memiliki dasar yang kuat mengakui tanah tempat rumah Medina berdiri sebagai tanah milik Herman Tampubolon.

Pasalnya, kata Medina, pada tanggal 10 Februari 2021 lalu, sebelum pemagaran terjadi, ada oknum TNI mengaku berpangkat Letkol inisial RN bersama DT mendatangi kediaman Medina dan melakukan pengukuran tanah berdasarkan sertikat yang mereka pegang .

“Saat diukur, batas tanah bersertifikat itu ternyata hanya sampai sisi jalan seberang rumah saya, tapi mereka mengklaim bahwa rumah saya ini berdiri di atas lahan milik mereka. Itu sangat tidak masuk akal, sebab tanah ini sudah 15 tahun saya tempati sejak tahun 2006 lalu,” terang Medina.

Sejarah tanah yang kini Medina beserta ketiga anaknya tempati, diakuinya sebagai pemberian tetua adat marga Tampubolon sebagai Tanah Pangeahan setelah menikah dengan almarhum suaminya  M Tampubolon.

“Saya sudah tinggal selama 15 tahun di sini dan tidak pernah ada yang keberatan. Dulunya rumah ini masih gubuk, lalu kami bangun permanen pada tahun 2009 lalu, tetap tak ada yang keberatan. Baru dua tahun terakhir mereka mulai datang dan menyuruh saya membongkar rumah ini karena katanya masuk ke tanah mereka,” imbuh Medina.

Lebih lanjut diterangkan Medina, pada saat kedatangan oknum Kolonel dan DT pada tanggal 10 lalu,
mereka juga membawa 2 orang anggota Babinsa untuk membantu melakukan pengukuran berdasarkan sertifikat tanah yang mereka pegang.

“Pengukuran itu juga disaksikan Kepala Desa Sibolahotang Sas, Charles Tampubolon beserta beberapa orang aparat desa. Dan hasilnya, batas tanah milik mereka hanya sampai pada sisi tepi jalan Sibolahotang Sas ini saja, sementara rumah saya berada di seberang jalan,” papar Medina dengan nada kesal.

“Saya tidak mengklaim kalau tanah ini tanah saya, sebab saya tau tanah yang saya tempati ini milik pemerintah karena merupakan bagian dari tepi Danau Toba. Tapi sebagai warga yang taat pajak, saya sudah membayar pajak bumi dan bangunan sejak 5 tahun lalu,” terangnya.

Bagi Medina, dia beserta ratusan orang lainnya tidak ada yang memiliki sertifikat tanah tepat di Pantai Danau Toba. Namun, setalah pengembangan pariwisata mulai digalakkan pemerintah, mulai berdatangan oknum-oknum yang mengklaim sebagai pemilik tanah di sana. Sementara, pantai yang ada saat ini merupakan penyusutan air Danau Toba yang terjadi beberapa puluh tahun terakhir.

“Atas dasar apa mereka mengusir saya dari sini, hanya pemerintah yang berhak mengusir kami,” tegas Medina.

Terkait pemagaran yang dilakukan oknum DT dan istrinya, Medina mengaku tak terima dan merubuhkan kembali semua seng yang dipasang DT.

“2/3 rumah saya ini katanya masuk tanah mereka, benar-benar tidak masuk akal. Jangan karena ada deking berpangkat Kolonel mereka berani menindas orang susah dan janda seperti saya. Sampai kapanpun saya akan tetap berjuang mempertahankan rumah ini,” ujar Medina sambil berurai air mata.

Medina berharap pemerintah segera tanggap dan memberikan keadilan mereka warga pelaku usaha di obyek wisata Pantai Sibolahotang Sas. Sebab, selain dirinya, juga ada beberapa orang lainnya yang mengalami hal serupa dari oknum yang sama yang mengklaim sebagai pemilik tanah.

Pantauan Waspada.id di lokasi, DT bersama 3 orang lainnya melakukan pemagaran di sekitar rumah Medina menggunakan seng. Usai dipagar, Medina beserta dua orang anaknya melalukan pembongkaran. DT beserta istrinya yang sebelumnya hendak beranjak pulang, turun dari mobil dan menyaksikan Medina merubuhkan pagar seng yang mereka pasang tanpa melakukan pelarangan dan hanya mengabadikan menggunakan telepon genggam.

Kepala Desa Sibolahotang Sas, Charles Tampubolon ketika hendak dikonfirmasi Waspada.id via selulernya, Jumat (19/2) terkait sengketa tanah di desanya, belum berhasil dihubungi. (a36)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2