Sehari Menerima SP, Sekdes Langsung Digeser - Waspada
banner 325x300

Sehari Menerima SP, Sekdes Langsung Digeser

  • Bagikan
SEKDES Sei. Siur, Kec. Pangkalansusu Giono memperlihatkan SP yang dilayangkan Kades kepada dirinya. Waspada/Asrirrais

PANGKALANSUSU (Waspada): Baru sehari menerima surat peringatan (SP), Kades Sei. Siur, Kec. Pangkalansusu, dengan otoritas yang ada di tangannya langsung menggeser jabatan Sekdes menjadi Kaur Umum dan Tata Usaha dengan dalih untuk penyegaran.

Keputusan dadakan sang Kades, Rakidi, S.Pd dianggap Sekdes, Giono, sebagai bentuk sikap otoriter, sebab tiga poin kesalahan yang disebutkan dalam SP No: 140 – 447/SS/VIII/2020 tanggal 25 Agustus dinilai tidak berdasar fakta yang sesungguhnya.

“Dalam SP saya disebut menyalahgunakan wewenang, tak bisa diajak kerjasama dan ke luar kantor tanpa izin Kades. Semua tuduhan ini sama sekali tak berdasar,” ujar Giono saat ditemui Waspada di ruang kerjanya, Rabu (26/8).

Giono mengatakan, ia mencoba meminta klrafikasi atas apa yang dituduhkan Kades kepadanya, karena hal ini menyangkut nama baik, namun aspirasinya tidak digubris, malah Kades merespon dengan sikap marah-marah.

Sekdes mengatakan, dalam waktu dekat ini ia akan mengirim surat secara resmi kepada Kades guna meminta klrifikasi atas tuduhan yang dialamatkan pada dirinya.

“Surat ini nantinya saya ditembuskan kepada Camat Pangkalansusu,” tandasnya.

Dia menambahkan, selama ini kinerjanya tidak ada masalah, malah dalam berbagai program ia tidak dilibatkan oleh Kades, tanpa alasan yang jelas.

“Saya tidak ada masalah, malah sebaliknya yang banyak bermasalah itu adalah Kades,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Sei. Siur, Drs. Abdul Latif ditemui pada hari yang sama mengatakan, ada tujuh temuan dari inspektorat di desa Sei. Siur, namun ia tidak merinci apa saja temuan yang dimaksud.

Beberapa bula lalu, Polsek Pangkalansusu mengundang Sekdes, Giono, Ketua TPK, Azhar dan Ketua BUMDes Ipantri untuk meminta klarifikasi terkait laporan informasi tentang dugaan penyelewengan dana desa (DD).

Tapi, yang membuat apartur desa kecewa, sampai sejauh ini perkembangan dari hasil penyelidikannya tidak jelas, padahal mereka telah memberi keterangan secara terang benderang kepada penyidik terkait dugaan penyelewengan DD.

Kemudian, Unit Tipikor Polres Langkat, belum lama ini, juga turun ke Kantor Desa melakukan penyelidikan seputar masalah program bedah rumah, pembuatan taman, silpa anggaran DD tahun 2019, termasuk LPJ tahun 2019 yang belum diverifikasi karena masih ada masalah.

Demi terciptanya kepastian hukum, sejumlah elemen masyarakat di daerah ini meminta kepada aparat penegak hukum agar bekerja secara profesional dan benar-benar serius mengusut dugaan penyelewengan DD yang berpotensi merugikan keuangan negara. (a10)

 

  • Bagikan