P.SIDEMPUAN (Waspada): Sekira 4 ribu hektare lahan eks transmigrasi diduga dikuasai oleh tiga perusaahaan perkebunan, PT.SKL, PT.MIR dan PTPN 3 di Kecamatan Muara Batangtoru, Kab.Tapanuli Selatan. Akibatnya massa mendesak Pemkab setempat segera dikembalikan ke warga eks transmigrasi.
Terkait permasalahan lahan eks transmigrasi di Kecamatan Muara Batangtoru, Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Imam Zamroni, SIK, MH, melaksanakan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapsel di Jln Willem Iskander, Kota Padang Sidempuan, Kamis (30/3).
Adapun luas lahan eks transmigrasi berkisar 4.000 hektare. Permasalahan terjadi antara masyarakat Muara Opu, Muara Ampolu dan Muara Manompas dengan PT MIR dan PT SKL dan PTPN3.
Kepala Kantor BPN Kabupaten Tapsel, Zulfikar Imon menyambut kedatangan AKBP Imam Zamroni. Turut hadir dalam kesempatan itu, Asisten I Pemkab Tapsel Hamdan Zen. Hadir pula mendampingi Kapolres yakni Kanit I Sat Intelkam Polres Tapsel Iptu Titus Dwioko, SH.
“Dari hasil koordinasi, pihak BPN Kabupaten Tapsel bersedia melakukan pengukuran terkait perbatasan lahan eks transmigrasi pada Rabu (5/4/2023) mendatang,” jelas Kapolres usai pertemuan itu.
Belum lama ini warga Muara Batangtoru juga telah melakukan perlawanan dengan membuat pamflet bertuliskan lahan tersebut eks transmigrasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga menguasai lahan eks transmigrasi selama puluhan tahun.
Lalu di tempat terpisah, pantauan Waspada ratusan massa berbondong-bondong menaiki truk terbuka dan sepeda motor dari Kecamatan Muara Batangtoru melakukan aksi demo di komplek Kantor Bupati Tapanuli Selatan pada Kamis sore (30/3) dikawal oleh puluhan personel Polres Tapsel.
Massa meminta kepada Pemkab Tapsel agar lahan eks transmigrasi di Muara Batangtoru segera dikembalikan kepada warga eks transmigrasi. “Kembalikan lahan kami, jangan hisap darah rakyat,” ujar pendemo.(a38)
