Rekrutmen Perangkat Desa Disinyalir Bayar Puluhan Juta - Waspada

Rekrutmen Perangkat Desa Disinyalir Bayar Puluhan Juta

  • Bagikan
KETUA LPPN Kab. Labura Bangkit Hasibuan memperlihatkan dokumen penjaringan perangkat desa. Waspada/Rifiq Syahri.
KETUA LPPN Kab. Labura Bangkit Hasibuan memperlihatkan dokumen penjaringan perangkat desa. Waspada/Rifiq Syahri.

AEKKANOPAN (Waspada): Rekrutmen perangkat desa se Kab. Labura disinyalir bayar hingga puluhan juta menjadi pembicaraan hangat di warung kopi Aekkanopan.

Baru baru ini rekrutmen perangkat desa setelah terbitnya Perda dan Perbup Labura yang kini menjadi modal dasar pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Bahkan terdengar isu membayar hingga puluhan juta dikarenakan kenaikan gaji yang sangat menggiurkan.

Khairil Fadli Lubis seorang peserta pendaftar Kadus 19 di Desa Tanjung Pasir dikonfirmasi Waspada, Sabtu (18/1) mengatakan, dirinya tidak lulus dalam rekrutmen perangkat desa dikarenakan tidak menyerahkan uang di depan.

“Ya, saya dengar kawan-kawan pakai uang pulsa Rp 20-25 juta, bahkan lebih dari itu. Waktu itu Dusun 4, setelah pemekaran jadi Dusun 19, umpamanya waktu itu mau tak mau namanya dipinta harus disiapkan sama seperi kawan-kawan Rp25 juta juga”, katanya.

Tambah khairil, masalah ini sudah saya laporkan ke Komisi A DPRD Labura, laporan itu masih diproses. Prediksi saya yang Rp 25 juta itu sudah diserahkan kawan-kawan atau tidak bagaimana lah saya bisa menjawabnya, saya kurang tau.

Ketua Lembang Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) kab. Labura Bangkit Hasibuan ditemui Waspada, Sabtu (18/1) menyebutkan, memang benar isu tersebut masuk dalam perangkat desa membayar Rp25 juta dan paling tinggi Rp 40 juta.

“Saya tinggal di Desa Tanjung Pasir Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labura dan saya dengar rekrutmen perangkat desa bagi tim sukses saat Pilkades bayar Rp25 juta, kalau bukan tim sukses bayar Rp40 juta. Ada juga tim sukses yang tidak lolos jadi perangkat marah pada kepala desa dikarenakan adanya orang lain membayar lebih tinggi”, katanya.

Bangkit Hasibuan yang juga Wakil Ketua BPD Desa Tanjung Pasir, Kec. Kualuh Selatan menyebutkan, dalam hal ini ada juga diloloskan jadi perangkat desa yang kurang umur dan melebihi umur diduga kuat pembayarannya lebih besar. Dusun Tanjung Sari I tidak sesuai ijazah dengan KTP tapi diloloskan.

“Pengangkatan perangkat yang sudah dilantik akhirnya dibatalkan setelah aliansi masyarakat mengadu ke DPRD Kab. Labura. Saat itu DPRD sangat respon dan hasil RDP Komisi A merekomendasikan pembatalan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2019 dan Perbup nomor 37 tahun 2019”, imbuhnya.

Ketua Komisi A DPRD Kab. Labura Azwan Hutapea pada Waspada menyebutkan, seluruh perangkat desa di Kec. Kualuh Selatan dan 1 desa di Kec. Kualuhhulu yang sudah dilantik direkomendasikan agar dibatalkan “Pengangkatan perangkat desa sudah dibatalkan setelah RDP dewan seminggu lalu dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural.

Desa se Kec. Kualuh Selatan sudah dibatalkan, termasuk 1 desa di Kec. Kualuhhulu, surat pembatalan sudah ditandatangani pimpinan”, katanya.

Lanjut Azwan, hari itu juga surat kesimpulan hasil RDP dikirimkan ke Bupati Labura, Kabag Hukum dan Dinas PMD harus ikut surut itu. Pembatalan perangkat desa setelah RDP dengan Komisi A DPRD Kab. Labura tidak sesuai prosedural Perda dan Perbup Kab. Labura. (Crs/B).

  • Bagikan