Waspada
Waspada » Rekanan Adukan Monopoli Proyek Di Toba Ke DPRD Sumut
Sumut

Rekanan Adukan Monopoli Proyek Di Toba Ke DPRD Sumut

LELANG PROYEK. Sejumlah rekanan mengadukan ke DPRD Sumut terkait dugaan monopoli terhadap sejumlah paket lelang tender proyek bernilai belasan miliar di Kabupaten Toba pada APBD 2021. Ilustrasi
LELANG PROYEK. Sejumlah rekanan mengadukan ke DPRD Sumut terkait dugaan monopoli terhadap sejumlah paket lelang tender proyek bernilai belasan miliar di Kabupaten Toba pada APBD 2021. Ilustrasi

MEDAN  (Waspada):  Sejumlah rekanan mengadukan ke DPRD Sumut terkait dugaan monopoli terhadap sejumlah paket lelang tender proyek bernilai belasan miliar di Kabupaten Toba pada APBD 2021.

“Kita sudah sampaikan laporannya ke sekretariat dewan untuk disikapi secara arif dan bijaksana,” kata Syamsul Gultom bersama rekannya mewakili LSM Pakar kepada wartawan di Medan, Minggu (18/7).

Surat bernomorkan No 0039/DPW-LSM/PAKAR/PA/SMT/VII/2021, ditembuskan ke DPRD Sumut cq Komisi D, dan ditembuskan ke Gubsu, Kejatisu, Dinas PUPR Toba dan asosiasi rekanan di Medan.

Surat ke DPRD Sumut sudah diserahkan hari Jumat (15/7), dan selanjutnya dikirim Kejatisu, dan Gubsu serta asosiasasi rekanan pada pekan ini.

Dalam surat itu, pihaknya mempertanyakan empat paket kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Toba tahun anggaran 2021.

Keseluruhan paket senilai Rp 14 miliar itu dimenangkan satu perusahaan yakni PT OJK  melalui penetapan oleh pihak Kelompok Kerja (Pokja) PUPR Toba.

Disebutkan, adapun paket dimaksud adalah kegiatan konstruksi Simpang Pangombusan-Pangombusan APBD 2021, dengan nilai pagu Rp 2.980.000.000 (Kode Tender: 2432558).

Kemudian kegiatan konstruksi Hutagaol – Simarmar APBD 2021 dengan nilai pagu anggaran Rp 2.840.000.000 (kode tender 2432558); Kegiatan konstruksi Sp. Paindoan – Sait Nihuta APBD 2021 dengan nilai Pagu Rp 3.000.000.000 (Kode Tender: 2427558) dan  kegiatan fisik Silimbat Sugapa-Pintu Batu APBD 2021, dengan nilai pagu Rp 5.400.000.000 (Kode Tender 2430558).

Syamsul berpendapat, pemenangan oleh satu perusahaan terkesan telah menyalahi Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

Kemudian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) serta Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan  Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kita minta minta Pokja memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat,” ujar Syamsul. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2