Waspada
Waspada » RDP Bansos: Ketua DPRD Labura Pukul Meja
Sumut

RDP Bansos: Ketua DPRD Labura Pukul Meja

KETUA DPRD Kab. Labura Ali Tambunan di dampingi Wakil Ketua DPRD Yusrial Suprianto saat tanya jawab soal RDP Bansos di ruang rapat paripurna. Waspada/Rifiq Syahri.

AEKKANOPAN (Waspada): Ketua DPRD Kab. Labura Ali Tambunan membuka dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkaitan Bansos disalurkan ke masyarakat Kab. Labura dinilai kurang tepat sasaran. Disamping itu para anggota DPRD mempertanyakan keakuratan data penerima Bansos.

Pantau Waspada di ruang rapat paripurna, Selasa (2/6) Ketua DPRD Kab. Labura Ali Tambunan dengan tegas meminta data yang akurat pada Sekdakab Labura yang dijawab oleh Plt. Kadis Sosial Jhon Ferry.

Ali Tambunan mendengar data yang disebutkan Plt. Kadis Sosial Kab. Labura dianggap tidak akurat dan berkali kali diminta dari tahun 2014 tidak pernah diserahkan ke DPRD Kab. Labura. Ali Tambunan dengan nada tegas mengingatkan camat dan Plt. Kadis Sosial sambil pukul meja berkali-kali.

“Kau sebutkan data masyarakat miskin yang tidak benar, jangan kalian berbohong soal data itu. Dari tahun 2014 DPRD minta data kurang mampu, tapi sampai saat ini data tidak sebenarnya. Camat-camat semua ini bohong, hati-hati kau camat, jangan kalian pikir saya bodoh, jangan kalian macam macam soal data masyarakat miskin”, kata Ali Tambunan sembari pukul meja.

Sambung Ali Tambunan, saya berharap pemberian Bansos jangan dipolitisir, jangan pilih kasih, kasihan masyarakat itu ada yang dijanjikan bulan depan. Kami minta DTKS penerima Bansos yang akurat, kita yang memikirkan semua untuk bantuan masyarakat di Kab. Labura.

“Saya minta pemberian bansos jangan diskriminatif, untuk ke depannya semua camat meminta kartu keluarga masyarakat yang belum menerima Bansos. Kemudian jelaskan pada data, masyarakat jenis penerima bantuan sembako dari pusat, propinsi, kabupaten dan desa”, jelasnya.

Kemudian Ali Tambunan menyebutkan, hari ini kami minta data-data penerima Bansos harus diberikan. Kami meragukan data penerima Bansos tak tetap sasaran, pilih kasih, justru itu kami undang RDP untuk memperjelas supaya masyarakat tidak tanda tanya.

Jhon Ferry mengatakan, hari itu Bansos sudah dibagikan melalui kantor pos dan bank. Penerima BST dari Kementerian berkisar 14 ribu lebih kepala keluarga. Penerima BST per KK Rp 600 ribu selama 3 bulan yakni bulan April, Mei dan Juni 2020.

“Surat penerima BST ditandatangani bupati, data yang diupload sebanyak 27 ribu KK lebih, namun untuk saat ini menerima BST sebanyak 14 ribu lebih. Selanjutnya penerima bantuan melalui tapi tidak menerima PKH atau juga penerima BST”, kata Jhon Ferry.

Sambung Jhon Ferry, untuk memenuhi kebutuhan BST kita mengirim kembali surat ke Kemensos RI dan surat ditandatangani pak Sekda dalam bentuk soft copy. Ada perbedaan penerima Bansos bentuk sembako dari propinsi dengan kemasan karton dan kabupaten kemasan plastik.

Dalam RDP tersebut, Sekdakab Labura Habibuddin Siregar mengakui bahwa dalam satu tahun diminta data masyarakat miskin sebanyak dua kali, dan mengakui kesalahan tersebut, data diperoleh berpatokan pada kepala dusun, lingkungan desa atau kelurahan.

“Sudah saya minta pada Dinas Kominfo agar daftar DTKS dan non DTKS diupload supaya terbuka untuk publik. Hal ini masih dalam proses dan kami berkeinginan data tersebut transparan”, kata Habibuddin. (C04/B).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2