Waspada
Waspada » Rakor Aparat Penegak Hukum Diharap Mantapkan Penegakan Hukum
Sumut

Rakor Aparat Penegak Hukum Diharap Mantapkan Penegakan Hukum

Rapat Koordinasi aparat penegak hukum (APH) tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) dilaksanakan di ruang Kartika Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar, Jl. Sutomo, Selasa (23/2), dihadiri Wali Kota yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Happy Oikomenis Daely (tengah depan). Rakor Aparat Penegak Hukum Diharap Mantapkan Penegakan Hukum. Waspada/Edoard Sinaga
Rapat Koordinasi aparat penegak hukum (APH) tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) dilaksanakan di ruang Kartika Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar, Jl. Sutomo, Selasa (23/2), dihadiri Wali Kota yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Happy Oikomenis Daely (tengah depan). Rakor Aparat Penegak Hukum Diharap Mantapkan Penegakan Hukum. Waspada/Edoard Sinaga

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Rapat Koordinasi (Rakor) Aparat Penegak Hukum (APH), diharapkan bisa lebih memantapkan penegakan hukum dan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, mampu mencegah masyarakat melakukan perbuatan melanggar hukum dan pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal itu, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), dimana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara. Sebab, adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat,” sebut Wali Kota melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely saat Rakor APH tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT/Integrated Criminal Justice System/ICTS) di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Kota Pematangsiantar, Jl. Jend. Sudirman, Selasa (23/2).

Dan Pasal 27 ayat (1) menyebutkan, lanjut Happy, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penandatanganan Memorandum of Understanding dilaksanakan aparat penegak hukum (APH) terdiri kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan saat rapat koordinasi APH tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) di ruang Kartika Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar, Jl. Jend. Sudirman, Selasa (23/2). Waspada/Edoard Sinaga
Penandatanganan Memorandum of Understanding dilaksanakan aparat penegak hukum (APH) terdiri kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan saat rapat koordinasi APH tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) di ruang Kartika Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar, Jl. Jend. Sudirman, Selasa (23/2). Waspada/Edoard Sinaga

“Dalam menciptakan suatu hukum yang baik dan terpadu, tentu tidak akan tercapai dengan begitu saja, hingga dibutuhkan suatu sistem yang dikenal dengan SPPT (ICJS) untuk menanggulangi kejahatan. Tujuannya, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, hingga masyarakat puas, keadilan telah ditegakkan, dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya,” terang Happy.

Menurut Happy, dalam sistem peradilan pidana, pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu ICJS.

“Saya berharap dengan dilaksanakannya rapat koordinasi aparat penegak hukum ini dapat lebih memantapkan penegakan hukum di Pematangsiantar dan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, mampu mencegah masyarakat melakukan perbuatan melanggar hukum dan pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” harap Happy.

Ketua PN Derman Parlungguan Nababan menjelaskan tujuan kegiatan itu agar APH tidak menaikkan ego sektoral di dalam menegakkan hukum itu sendiri. “Harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik di antara seluruh APH.”

“Hingga, kita bisa memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat yang mencari keadilan, khususnya yang terkait perkara pidana. Semoga dengan kegiatan ini, Pematangsiantar akan semakin lebih baik dalam penegakan hukum,” harap Derman.

Dalam Rakor, juga dilaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) APH terdiri kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang disaksikan Happy.

Turut hadir, Kajari Agustinus Wijono Dososeputro, Kapolres  AKBP Boy Sutan Binanga Siregar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA E. Prayer Manik dan lainnya. (a28/B).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2