Waspada
Waspada » Pukat Trawl Marak Beroperasi Di Selat Malaka
Sumut

Pukat Trawl Marak Beroperasi Di Selat Malaka

Kapal nelayan tradisional jenis jaring puput kerap berkonflik dengan pukat trawl. Waspada/Rasudin Sihotang
Kapal nelayan tradisional jenis jaring puput kerap berkonflik dengan pukat trawl. Waspada/Rasudin Sihotang

Keberadaan kapal trawl ini sudah terbilang lama, bahkan bertahun-tahun menangkap ikan di Selat Malaka. Diduga ada pembiaran dari aparat penegak hukum, padahal perbuatan mereka jelas-jelas melanggar Permen Kelautan Dan Perikanan No 71 Tahun 2016 dan Kepres No 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Alat Trawl.

Seorang nelayan tradisional, Ismail menjelaskan, kapal trawl ini menggunakan pukat harimau atau pukat tarik saat menangkap ikan. Pukat inilah katanya yang telah merusak habitat ikan dan ekosistem laut.

Dampaknya, tangkapan masyarakat nelayan tradisional menurun drastis dan tak jarang pulang dengan tangan hampa. Parahnya lagi tambahnya, tanggal 29 Desember 2019 malam Senin, tepatnya pukul 7.30 Wib, kapal trawl (pukat tarik) menabrak alat tangkap nelayan tradisional di posisi LU’ 03.05.500 – LT’ 100.11.500.

Tak tanggung-tanggung bebernya, kapal dengan alat tangkap terlarang tersebut melanggar 6 unit jaring nelayan tradisional hingga hancur dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. “Sejak keberadaan kapal trawl ini hasil tangkapan kami berkurang,” ungkapnya.

Data dihimpun sebut Ismail, korban pukat tarik antara lain Adi, warga Seiapung Jaya sebanyak 2 utas atau 90 meter, Ismail warga Kapias Titi Gantung sebanyak 2 utas atau 90 meter, Duan penduduk Teluknibung sebanyak 1 utas atau 45 meter, Imus warga Seiapung Jaya sebanyak 4 utas atau 360 meter, Darto warga Semenanjung, dan Udin Pane warga Rintis Sei Apung Jaya sebanyak 2 utas atau 90 meter.

Kapal trawl ini tuturnya, beroperasi setiap hari tanpa menghiraukan keluhan nelayan tradisional. Sebelumnya, masyarakat pernah demo menolak keberadaan kapal trawl, tapi berhenti operasi beberapa saat saja dan akhir-akhir ini beroperasi kembali.

“Kami sebagai nelayan tradisional berharap ada solusi untuk persoalan ini, kalau dibiarkan terus menerus sangat berdampak kepada penghasil kami,” tandasnya.

DPD KNTI Tanjungbalai Asahan, Muslim Panjaitan menyayangkan hal ini bisa terjadi akibat lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Jika tetap dibiarkan katanya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan antar nelayan.

“Untuk itu saya mengimbau agar pihak keamanan terkait lebih meningkatkan pengawasan terhadap kapal trawl tersebut,” pungkasnya. (A32)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2