PEMATANGSIANTAR (Waspada): Program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Pematangsiantar harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah.
Berbagai program TPAKD harapannya dapat memberikan outcomes bagi masyarakat dan mendukung visi dan misi pemerintah daerah terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas daerah.
Wakil Wali Kota Herlina menyampaikan sambutan tertulis Wali Kota Wesly Silalahi saat pembukaan Capacity Building atau rapat program kerja TPAKD Pematangsiantar 2025 di ruangan serbaguna Pemko, Jl. Merdeka, Senin (10/3).
Menurut Wali Kota, akses keuangan telah menjadi isu global. “Bukti empiris menunjukkan perluasan akses keuangan khususnya akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan mempersempit jurang ketimpangan.”
Karena itu, lanjut Wali Kota, kebijakan penguatan sektor keuangan untuk mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi hal yang sangat penting dan perlu mendapat prioritas. “Pembentukan TPAKD dalam mendukung upaya perluasan akses keuangan.”
Menurut Wali Kota, kehadiran TPAKD memberikan warna sendiri dalam upaya mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.
“Selanjutnya berbagai program dalam TPAKD harapannya dapat memberikan outcomes bagi masyarakat dan mendukung visi dan misi pemerintah daerah terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Berbagai program kerja TPAKD harus menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah,” imbuh Wali Kota.
Wali Kota juga mengharapkan kegiatan mereka itu bisa merangkum program kerja TPAKD Pematangsiantar sesuai visi dan misi Pemko.
Menurut Wali Kota, salah satu upaya yang harus TPAKD lakukan yakni melaksanakan bussines matching yakni memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap pruduk keuangan, baik kredit atau pembiayaan, asuransi, tabungan maupun investasi dengan industri jasa keuangan.
Selain itu, lanjut Wali Kota, program kerja TPAKD juga dapat mendukung program pemerintah pusat seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (KUM) dan lainnya.
“Saya berterimakasih kepada semua pihak atas pemberian dukungan, terlebih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut yang selalu mendampingi untuk percepatan akses keuangan daerah di Pematangsiantar agar dapat meningkatkan kordinasi dan sinergi bersama Pemko Pematangsiantar di 2025,” ucap Wali Kota.
Wali Kota juga berterimakasih kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Sumut yang berkenan hadir dan memberikan penjelasan terkait pendanaan produk pasar modal sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di daerah.
“Salah satunya yang kita ketahui yakni layanan unggulan jantung dan stroke pada RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar yang merupakan program terbaik dalam North Sumatera Investment 2024,” imbuh Wali Kota.
Wali Kota berharap dengan pembahasan dan penyusunan program kerja TPAKD 2025 seluruh anggota TPAKD dapat memahami peran fungsinya yang selaras dengan program TPAKD Provsu dan sesuai kondisi Pematangsiantar dan visi misi Pematangsiantar yang cerdas, sehat, kreatif dan selaras.
Sementara, Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi dan Perlindungan Konsumen Yovvi Sukandar mewakili Kepala OJK Provsu Khoirul Muttaqien menyatakan saat ini tiap lembaga atau instansi mendapat tuntutan efisiensi, hingga perlu kreatif.
Di dalam rapat, membahas bagaimana seharusnya TPAKD bergerak di 2025, hingga hasil program-program akan mengusulkannya ke rapat TPAKD Provsu di Kota Medan pada Rabu (12/3).
Menurut Yovvi, program TPAKD Pematangsiantar masih sinergi dengan program TPAKD Provsu. “Kami harap pengusulan program dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Pematangsiantar. Semua harus bahu membahu, tak boleh hanya mengandalkan APBD untuk mengimbangi kemajuan daerah-daerah lainnya.”
Sebelumnya, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Sari Dewi R Damanik dalam laporannya menyebutkan dasar hukum kegiatan itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2026 tentang strategi nasional keuangan inklusif, Keputusan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No. 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan KUR dan Keputusan Wali Kota No. 001)500//521/I/2025 tentang TPAKD Pematangsiantar.
Sedang maksud pelaksanaan kegiatan itu dalam pencapaian target program kerja TPAKD Pematangsiantar 2025. Tujuannya, perluasan dan pemerataan akses keuangan masyarakat serta mendorong dan menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan inklusi keuangan.
Tampak hadir Kepala Perwakilan BEI Provsu Muhammad Pintor Nasution, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yudha Irawan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pematangsiantar Pemko Zainal Siahaan. Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Aulia Sukri Sambas dan para pimpinan OPD Pemko.(a28)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
