PPP Tapsel Diminta Usulkan Perda Dana Abadi Pesantren - Waspada

PPP Tapsel Diminta Usulkan Perda Dana Abadi Pesantren

  • Bagikan

TAPSEL (Waspada) : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) bersama Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Badan Silaturrahmi Pesantren (BSP) Tapsel minta DPC PPP Tapsel agar usulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang dana abadi pesantren ke DPRD Tapsel.

“MUI bersama PCNU dan BSP Tapsel memberikan kepercayaan kepada DPC PPP Tapsel untuk mengawal dan memperjuangkan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaran Pesantren dengan mengusulkan Perda dana abadi pesantren”, kata Ketua DPC PPP Tapsel OK Hazmi Usman Siregar, Sabtu (25/9).

Dijelaskan, harapan kepada DPC PPP agar menggunakan hak inisitif anggota DPRD Tapsel dari PPP untuk mengusulkan Perda tentang dana abadi pesantren di Tapsel tertuang dalam surat permohanan tertanggal 25 September 2021 yang diterima Ketua PDC PPP Tapsel OK Hazmi Usman Siregar.

Surat permohonan tersebut, ucap OK, ditandatangani Ketua MUI Tapsel KH Ahmad Gozali Siregar bersama Sekretaris H. Hendri Harahap MPd, Ketua PCNU Tapsel Drs.H.Ikwan Nasution bersama Sekretaris Ilman Mhd.Akhyaruddin SH.I, Rois Suriyah KH.Abdollah Harahap dan Khatib PCNU Tapsel H.Maksan H.Dalimunthe.

Permohanan yang ditembuskan ke Bupati Tapsel, MUI Sumut, PWNU Sumut BSP Sumut, Kakan Kemenag Tapsel juga ditandatangani Ketua BPS Tapsel Maksan H.Dalimunthe dan Sekretaris Banua Siregar SP.

Selain MUI bersama PCNU dan BSP Tapsel, ungkapnya, sejumlah pimpinan pondok pesanten di wilayah Tapsel seperti pimpinan Ponpes Nurul Falah Tamosu Panompuan, Raudathul Falah Benteng Huraba dan Ponpes Mangaraja Achir Hasibuan Pargarutan juga memberikan dukungan kepada PPP agar secepatnya mengusulkan Perda tersebut.

“Kepercayaan yang diberikan ini merupakan amanah yang harus segera ditunaikan karena hal ini merupakan kepentingan umat agar pendidikan di pesantren semakin baik.Tentunya terlebih dahulu mempersiapkan draf Perda yang akan disulkan,” jelas OK.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, lanjut Ketua DPC PPP Tapsel, pendanaan pesantren dibantu pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

“Dana abadi pesantren sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat 3 Perpres Nomor 82 Tahun 2021 bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,” paparnya.

Untuk melaksanakan perintah dari Perpres tersebut, ujar OK, tentunya harus terlebih dahulu menerbitkan Perda sebagai turunan dari Perpres Nomor 82 Tahun 2021.(a39).

Keterangan Foto : Ketua MUI Tapsel KH Ahmad Gozali Siregar (kiri) menyerahkan surat permohonan pengusulan Perda tentang dana abadi pesantren kepada Ketua DPC PPP Tapsel OK Hazmi Usman Siregar disaksikan Ketua BSP Tapsel Maksan H.Dalimunthe (3 kanan), Rois Suriyah PCNU Tapsel KH Abdollah Harahap (2 kanan) dan Kakan Kemenag Tapsel Drs.H.Ikwan Nasution, Sabtu (25/9). Waspada/ist

  • Bagikan