P.SIDIMPUAN (Waspada): Postur Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R.APBD) Kota Padangsidimpuan TA 2025 yang telah disampaikan Pj. Wali Kota Timur Tumanggor, S.Sos MAP ke DPRD Padangsidimpuan, Senin (16/12/2024) dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dari Rp915.137.428.772, target pembiayaan Pemko Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025, senikai Rp421.283.954.774, (46℅) diproyeksikan untuk belanja pegawai dan Rp343.586.043.266, (37%) direncanakan untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa.
Jika tidak ada perubahan, Rp781.264.958.209 (83℅) APBD Padangsidimpuan 2025 hanya untuk kebutuhan belanja pegawai serta belanja pengadaan barang dan jasa, sedangkan sisanya Rp133.872.470.563 (17℅) dialokasikan untuk Bansos Rp1.669.000.00, DAK Fisik Rp45.480.678.000, DAU Bidang PU Rp18.956.712.000, DAU pendanaan kelurahan (ADK) Rp7.400.000.000,.
Sebagaimana disampaikan Pj.Wali Kota Padangsidimpuan dalam nota pengantar R.APBD Padangsidimpuan 2025, bahwa Pendapatan Daerah Padangsidimpuan senikai Rp895,13 miliar, terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp119,46 miliar dan Pendapatan Transfer Rp775,68 miliar.
Menanggapi hal tersebut Dosen UIN Syahada Padangsidimpuan, Drs.H.Iran Salh Dalimunthe, MA, Selasa (17/12/2024) mengatakan kalau melihat dari postur rencana APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025, miris melihatnya karena lebih dari 80℅ target pembiayaan hanya untuk kebutuhan belanja pegawai serta belanja pengadaan barang dan jasa.
“Kalau melihat posturnya, cenderung tidak berpihak pada kepentingan rakyat, mengingat saat ini sedang pembahasan antara eksekutif dan legislatif, idealnya DPRD lebih berpihak pada kepentingan rakyat, ” ucapnya.
Menurut Irwan Saleh, efektivitas rencana penggunaan anggaran bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengefektifkan pengalokasian anggaran pada sektor-sektor tertentu, terutama pada rencana anggaran untuk pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, sesuai arahan Presiden, anggaran untuk perjalanan dinas bisa dikurangi. Begitu juga dengan fasilitas pejabat harus, seperti pengadaan mobil dinas bisa ditunda dulu atau disederhanakan sesuai realitas keuangan. “Fasilitas pejabat itu penting, tapi tentu jauh lebih penting kepentingan rakyat seperti infrastruktur serta beberapa aspek kebutuhan vital lainnya terutama bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.(a39)
