Waspada
Waspada » Pos Jaga DPRD P. Siantar Dilempari OTK Usai Demo Mahasiswa
Headlines Sumut

Pos Jaga DPRD P. Siantar Dilempari OTK Usai Demo Mahasiswa

Anggota Satpol PP Budi Purba yang berjaga di pos penjagaan pintu keluar gedung DPRD Kota Pematangsiantar memperlihatkan batu-batu yang dilemparkan orang yang tidak dikenal ke pos penjagaan, usai ratusan mahasiswa dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Bersatu (AMSB) di  depan gedung DPRD, Jl. H. Adam Malik, Senin (12/10). Pos jaga DPRD P.Siantar dilempari OTK usai demo mahasiswa. Waspada/Edoard Sinaga
Anggota Satpol PP Budi Purba yang berjaga di pos penjagaan pintu keluar gedung DPRD Kota Pematangsiantar memperlihatkan batu-batu yang dilemparkan orang yang tidak dikenal ke pos penjagaan, usai ratusan mahasiswa dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Bersatu (AMSB) di  depan gedung DPRD, Jl. H. Adam Malik, Senin (12/10). Pos jaga DPRD P.Siantar dilempari OTK usai demo mahasiswa. Waspada/Edoard Sinaga

PEMATANGSIANTAR (Waspada) Pos penjagaan pintu gerbang keluar gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Jl. H. Adam Malik, Senin (12/10) menjelang sore, dilempari orang yang tidak dikenal (OTK) pakai batu usai demo mahasiswa. Aksi pelemparan itu diduga dilakukan  kelompok provokator kerusuhan demo  mahasiswa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

“Saya nyaris kena lempar. Beruntung saya sigap dan langsung berlindung di balik dinding pagar gedung DPRD,” sebut anggota Satpol PP Budi Purba yang bertugas di pos penjagaan itu.

Budi menduga, para pelaku pelemparan batu dilakukan oknum yang sengaja memancing kerusuhan. “Para pelaku berjumlah sekitar belasan orang, berjenis kelamin laki-laki dan berperawakan kurus seperti remaja.”

“Sebelum mereka melempari pos jaga DPRD, saya sempat dengar mereka berkata, ‘kembalikan punya kami.’ Saya pun tidak mengerti apa maksudnya, terus, mereka melempari pos secara serentak,” sebut Budi.

Menurut Budi, para pelaku melakukan aksinya dari pagar pembatas lapangan H. Adam Malik, yang berjarak 10 meter dari pos penjagaan Satpol PP. Usai melakukan aksinya, mereka melarikan diri ke arah Kel. Timbang Galung.

“Sempat dikejar intel Satpol PP, tapi tidak terlihat lagi. Mereka larinya kencang sekali,” sebut Budi.

Terkait kejadian teror itu, menurut Budi, pelayanan publik di gedung DPRD tidak terganggu dan tetap normal dan pihaknya telah melaporkan kejadian itu ke Satpol PP Pemko untuk ditindaklanjuti.

“Sudah saya laporkan ke kantor dan tidak ada persoalan dengan aktivitas kantor, semua masih normal, tapi kita tetap waspada,” ujar Budi.

Pantauan di lokasi, batu yang dilemparkan OTK ke pos jaga DPRD itu masih berserakan di pelataran gedung DPRD dan sebagian batu telah diamankan sebagai barang bukti.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari beberapa organisasi mahasiswa terdiri GMKI, GMNI, PMKRI, IMM, KSPM, AMM yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Bersatu (AMSB) menggelar aksi tolak Omnibus Law UU Ciptaker. Mereka sebelumnya berkumpul di Taman Makam Pahlawan (TMP) dan bersama-sama bergerak dengan berjalan kaki melalui Jl. Sutomo ke gedung DPRD.

Kapolres Kota Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar (kanan) ikut berjalan kaki dari Taman Makam Pahlawan ke gedung DPRD, Jl. H. Adam Malik, Senin (12/10), bersama ratusan mahasiswa yang mengadakan aksi demo menolak Omnibus Law UU Ciptaker dari beberapa organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Bersatu (AMSB). Pos jaga DPRD P.Siantar dilempari OTK usai demo mahasiswa. Waspada/Edoard Sinaga
Kapolres Kota Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar (kanan) ikut berjalan kaki dari Taman Makam Pahlawan ke gedung DPRD, Jl. H. Adam Malik, Senin (12/10), bersama ratusan mahasiswa yang mengadakan aksi demo menolak Omnibus Law UU Ciptaker dari beberapa organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Bersatu (AMSB). Pos jaga DPRD P.Siantar dilempari OTK usai demo mahasiswa. Waspada/Edoard Sinaga

Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar terlihat ikut berjalan kaki bersama personel Polres, saat mengawal ratusan mahasiswa yang meneriakkan aspirasi dan tuntutan mereka di sepanjang jalan, seraya membentangkan spanduk dan poster-poster berisi aspirasi dan tuntutan mereka.

Sesampainya di depan pintu gerbang gedung DPRD, massa AMSB disambut pagar betis personel kepolisian. Tidak berapa lama, Ketua DPRD Timbul M Lingga dan Wali Kota  menemui massa AMSB yang datang bersamaan dengan Kapolres.

Di depan gerbang gedung DPRD, massa AMSB yang dikordinir Andre Sinaga membacakan aspirasi dan tuntutan mereka dan disampaikan kepada Ketua DPRD dan Wali Kota, untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Namun, ada perbedaan pendapat atau penafsiran, hingga aspirasi dan tuntutan mahasiswa itu tidak diterima Ketua DPRD dan Wali Kota.

Akibat adanya perbedaan pendapat atau penafsiran itu, Ketua GMKI May Luther Sinaga dengan kesal menyatakan mahasiswa akan kembali melakukan aksi, karena aspirasi mereka tidak tertampung dengan baik.

Dalam aspirasi dan tuntutan mahasiswa itu disebutkan, disahkannya Omnibus Law UU Ciptaker oleh DPR merupakan sebuah sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. “Bagaimana tidak, UU sapu jagat itu telah mendapat banyak penolakan dari masyarakat, organisasi mahasiswa, serikat buruh, bahkan Komnas HAM. UU Ciptaker dinilai sangat kontroversil dan sarat kepentingan, hingga dalam poin-poin yang dikandungnya, terdapat pasal-pasal yang hanya menguntungkan beberapa pihak, tapi merugikan pihak lain, khususnya pekerja.”

“Kita boleh melihat Pasal 89 Omnibus Law UU Ciptaker yang menghapus sistim PKWT dalam kontrak kerja. Artinya, tidak ada lagi pembatasan masa waktu status buruh kontrak, hingga buruh kontrak bisa menyandang status kontrak selama bekerja, bahkan seumur hidup. Sistem itu, oleh Bung Karno disebut ‘penghisapan manusia oleh manusia’ dan merupakan ciri sistim kapitalis,” teriak mahasiswa.

Selain itu, teriak mahasiswa, penghapusan kewajiban perusahaan menyertakan izin Amdal, lingkungan menjadi perhatian serius para pemerhati lingkungan. “Hal ini menjadi ancaman baru, karena bakal hadirnya para investor nakal yang bakal merusak alam raya ibu pertiwi. Karena, kita ketahui, dengan Amdal sekalipun, masih banyak perusahaan raksasa nyaman beroperasi dengan mengorbankan kerusakan lingkungan. Belum lagi dengan diperpanjangnya masa izin HGU dari 30 tahun menjadi 90 tahun, yang semakin membuat investor digdaya, namun sangat merugikan generasi penerus bangsa untuk bisa menikmati alam warisan leluhurnya sendiri.”

“Berkaca dari itu dan masih masih banyak poin-poin lainnya dalam pembahasan UU Ciptaker yang kontroversial itu, kami AMSB dan ratusan mahasiswa merdeka turun ke jalan untuk menyatakan aspirasi kami yakni menolak Omnibus Law sebagai bagian dari gelombang penolakan Omnibus Law yang telah terjadi di seluruh wilayah Indonesia,” teriak AMSB.

Selain itu, AMSB juga menyatakan menepis segala tuduhan yang menyebutkan gerakan unjuk rasa itu ditunggangi kepentingan politis, disebut termakan hoax (disubinformasi), bahkan dibenturkan dengan buzzer sebagai bagian dari strategi melemahkan legitimasi mahasiswa. “Dan perlu kami tegaskan, sedari awal, kami telah telah menolak Omnibus Law itu, karena tidak pro rakyat.”

Karena itu, AMSB menuntut Wali Kota dan DPRD menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law dari masyarakat Pematangsiantar kepada Presiden RI serta meminta Presiden RI dengan segera menerbitkan Perppu Omnibus Law.

Pada saat itu, AMSB sudah mempersiapkan surat yang ditujukan kepada Presiden RI, namun surat itu tidak jadi ditandatangani Wali Kota, Ketua DPRD dan kordinator aksi Andre Sinaga, karena adanya perbedaan pendapat atau penafsiran saat Wali Kota dan Ketua DPRD berdialog dengan seluruh ketua organisasi mahasiswa. Gagalnya surat tentang aspirasi dan tuntutan AMSB disampaikan ke Presiden RI, membuat AMSB melanjutkan aksi demo mereka mulai dari depan gedung DPRD ke Jl. Merdeka dan kembali ke TMP.(a28/C).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2