BINJAI (Waspada): Polres Binjai bersama instansi terkait lainnya melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba – 2023 yang dilaksanakan di lapangan apel Polres Binjai Senin (10/7).
Sebagai peminpin apel Wakil Wali Kota Binjai H Rizky Yunanda dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama M. Taufik, Kasat Pol PP Hardiansyah Putra Pohan, Kabererabtas BNNK AKP Bambang Prasetyo, Kadishub Chairin Simanjuntak, Dandim 0203/Langkat diwakili Kasdim Mayor Inf Abner Bangun dan para perwira sejajaran Polres Binjai.
Dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Binjai H. Rizky Yunanda sebagai pimpinan apel membacakan amanat Kapoldasu anrata lain, pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Patuh tahun 2023 dilakukan secara serentak sebagai bentuk kesiapan personel dan sarana prasarana yang akan dilibatkan pada Operasi “Patuh Toba – 2023”.
Perlu kita sadari bahwa salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah pelanggaran lalu lintas, sehingga upaya menanamkan budaya keselamatan dan disiplin berlalu lintas di jalan raya merupakan hal yang sangat penting kita lakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan lalu lintas guna menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Selain itu peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas tersebut juga berbanding lurus dengan kejadian kecelakaan lalu lintas,dimana pada tahun 2022 terdapat kejadian laka lantas sebanyak 6.465 kasus (naik 849 kasus dibandingkan tahun 2021)dengan korban meninggal dunia 1.607 orang (bertambah 41 orang dibandingkan tahun 2021), luka berat 2.138 orang (bertambah 205 orang dibandingkan tahun 2021) dan luka ringan 7.196 orang (bertambah 1.285 orang dibandingkan tahun 2021), dengan kerugian materil kurang lebih Rp 17.314.420.000. (tujuh belas miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat sumatera utara dalam berlalu lintas masih tergolong rendah, sehingga angka kecelakaan lalu lintas juga cenderung tinggi. Kondisi ini bila dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, bukan saja korban jiwa dan harta benda, namun juga akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi. Oleh karena itu, dalam rangkamenurunkan angka pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan menurunkan potensi fatalitas kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah provinsi sumatera utara, maka jajaran polda sumut bersama intansi terkait dan mitra kamtibmas akan menggelar operasi patuh toba-2023selama14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 10 juli sampai dengan 23 juli 2023,dengan melibatkan 1.345.
Bentuk operasi Harkamtibmas yang dilaksanakan dengan mengedepankan fungsi lalu lintas polri dengan didukung fungsi operasional kepolisian lainnya yang dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan preemtifdan preventif, sedangkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan menggunakan etle statis atau mobile dan hand held, tidak diperbolehkan melakukan penegakan hukum secara stasioner (razia), diulangi – tidak diperbolehkan melakukan penegakan hukum secara stasioner (razia).
Dalam pelaksana operasi harus mampu mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sebelum, pada saat dan pascaoperasi patuh toba – 2023 yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan etle dan teguran diprioritaskan pada 7 pelanggaran yaitu, Menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara yang masih di bawah umur, pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang, pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm dan pengemudi kendaraan bermotor tidak menggunakan sabuk keselamatan, pengemudi atau pengendara sepeda motor dalam pengaruh alkohol serta Pengemudi atau pengendara sepeda motor yang melawan arus dan pelanggaran melebihi batas kecepatan.
Sebelum mengakhiri amanat ini, Kapoldasu menaruh harapan kepada seluruh personel polda sumut dan jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi “Patuh Toba – 2023” untuk melaksanakan tugas secara profesional dan humanis serta hindari tindakan kontraproduktif yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri.(a03).
