BATUBARA (Waspada): Polemik yang terjadi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtatanjung Kabupaten Batubara segera untuk diselesaikan.
“Ini sudah diperintahkan kepada Direktur PDAM Tirtatanjung Hafizullah untuk menyelesaikan dalam waktu dekat, baik soal gaji karyawan yang belum dibayar maupun pemakaian air pelanggan yang belum tertagih di lapangan. Sebab sudah merupakan tupoksi kerjanya sebagaimana hasil rapat bersama yang digelar di Kantor Bupati Batubara kemarin,” tukas Kepala Inspektorat Kabupaten Batubara Inspektur Attaruddin menjawab Waspada, Kamis (29/9).
Attaruddin tidak menjelaskan secara rinci jumlah keseluruhan gaji karyawan yang bekerja di perusahaan plat merah milik daerah ini yang harus dibayarkañ. Dan mereka dikabarkan belum menerima gaji selama empat bulan.” Mungkin segitulah” ujarnya.
Begitu juga jumlah tagihan pemakai air maupun pelanggan yang masih tertunggak atau belum tertagih di lapangan salah satu faktor penyebab perusahaan yang dikelolanya terutang.
Kendati demikian Attaruddin mempertanyakan kenapa pada massa kepemimpinan direktur sebelumnya, perusahaan air bersih milik daerah ini bisa eksis dan berjalan dengan baik.
Namun pengelolaan PDAM Tirtatanjung sekarang, jangankan memperoleh untung, malahan masalah dan mempunyai pinjaman lagi kepada pihak ketiga, jumlah keseluruhan mencapai ratusan juta rupiah yang menjadi beban daerah membayarnya.
” Ya, segitulah besarannya,” terang Attaruddin sembari mengatakan membayar utang atau gaji pegawai nanti diupayakan melalui dana pinjaman. Sebab dana hibah ke PDAM Tirtatanjung dikabarkan baru tertampung di R APBD Kabupaten Batubara tahun 2023.
Attaruddin mengaku sempat marah sama Hafizullah selaku Direktur PDAM Tirtatanjung, sosok masih muda, seharusnya bisa mengelola perusahaan kearah lebih baik.
Kesulitan Air Bersih
Pasca pendistribusian air bersih PDAM Tirtatanjung mengalir setelah sempat macet total beberapa hari membuat ratusan masyarakat pelanggan kesulitan mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi sehari-hari dan meminta bantuan mobil pemadam kebakaran (damkar) mendistribusikan ke tiap lorong atau gang tempat tinggal mereka.
Di samping harus mengeluarkan dana tambahan dari kocek sendiri membeli air kepada pedagang Rp6.000/jerigen.
Kemacetan total pendistribusian air bersih ini, gegara tagihan listrik sebagian belum lunas dalam waktu ditetapkan oleh manajemen PDAM Tirtatanjung.
Akibatnya PLN terpaksa melakukan pemutusan sambungan arus listrik untuk sementara dan kini telah disambung kembali setelah tagihan, salah satunya di unit pompa Labuhan Ruku sebesar lebih Rp13 juta untuk bulan September 2022 dilunasi.
Hal itu dikuatkan penjelasan Kepala ULP PT PLN Tanjungtiram Wawan, bahwa untuk wilayah kerjanya (PLN Tanjungtiram) sudah lunas semua. Membuat pendistribusian air bersih PDAM Tirtatanjung kembali mengalir sejak Senin (26/9) malam sekira pukul 22.00, sampai sekarang.
Masih Tandatanya
Polemik di PDAM Tirtatanjung ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Batubara melalui Komisi II merekomendasikan Hafizullah selaku direktur diganti kepada Bupati Batubara lewat surat tanggal 22 Agustus 2022 dan tanggapan sejumlah Fraksi DPRD Kab Batubara dalam rapat paripurna pengambilan keputusan serta penanda tanganan persetujuan bersama atas P APBD Tahun 2022 awal September 2022
Mereka meminta kinerja PDAM Tirtatanjung dievaluasi secara menyeluruh dan harus dilakukan pergantian. Karena dinilai tidak cakap dan profesional dalam melaksanakan tupoksinya mengelola dan memajukan perusahaan yang dibiayai oleh dana rakyat Batubara.
Pergantian ini agar secepatnya dilakukan untuk meminimalisir kerugian anggaran dan keuangan pada BUMD tersebut.
Namun sejauh mana tindak lanjut dari rekomendasi dikeluarkan oleh lembaga terhormat maupun tanggapan disampaikan Fraksi DPRD Kabupaten Batubara ini masih menjadi tanda tanya berbagai pihak maupun warga.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten Batubara yang juga Ketua DPC Hanura Usman informasinya lagi fokus pembenahan kita tunggu aja ada perubahan apa tidak, ujarnya lewat WhatsApp.(a 18)
Keterangan gambar: SUASANA PDAM Tirtatanjung di Jl Merdeka Tanjungtiram. Perusahaan milik daerah ini dilanda polemik dan sorotan dari berbagai pihak.Waspada/Iwan Has
