PN Tarutung Gagal Bacakan Salinan Perkara Tanah - Waspada

PN Tarutung Gagal Bacakan Salinan Perkara Tanah

  • Bagikan

DOLOKSANGGUL (Waspada): Pengadilan Negeri (PN) Tarutung gagal membacakan salinan ketetapan putusan Mahkamah Agung Nomor: 536 PK/Pdt/2018 atas perkara tanah milik keturunan dan ahli waris dari keturunan Op. Sotarbuhar Silaban bertempat di Sosor Onan, Desa Bonandolok Kec. Sijamapolang, Kab. Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara  dengan luas sekitar 100 Ha, Jumat (17/9).

Dormauli Parhusip, pihak PN Tarutung, mengatakan membatalkan permohonan pihak pemohon untuk membacakan ketetapan tanpa melakukan upaya eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Nomor: 536 PK/Pdt/2018 dengan alasan masalah keamanan.

Dijelaskan, bahwa isi surat dimaksud untuk penetapan tidak dieksekusi. Dimana, rombongan pihak termohon peninjauan kembali (PK) bersama pihak ketiga menghadang rombongan panitera dan kepolisian ditengah jalan ketika hendak menuju lokasi pembacaan ketetapan dengan membentangkan spanduk bertuliskan, ‘Kami Menolak Bacaan Penetapan’.

Menyikapi aksi penolakan dan upaya menghalangi pembacaan permohonan pemohon, pihak PN Tarutung menyarankan agar mereka (pihak termohon) memasukkan gugatan.

“Mereka berhak melakukan upaya hukum karena keberatan. Mereka tidak mau dibacakan, silahkan memasukkan gugatan ke pengadilan dalam tempo satu bulan. Bila itu tidak terjadi, itu tergantung pemohon bagaimana pendapat mereka memaksakan pembacaan penetapan, kita lihat bulan depan,” ucapnya.

Ditanya, alasan tidak membacakan penetapan tersebut, pihak PN Tarutung terkesan berdalih soal pengamanan. “Kita tunggu dari pemohon, kalau dipaksa dibacakan, kita perlu pengamanan. Kalau mereka (termohon) tidak setuju, itu artinya ada penghalangan dari mereka. Sementara pengamanan tidak memadai,” kata Marga Sianturi, yang mengaku dari pihak PN Tarutung.

Terkait alasan tidak memadainya kemanan untuk pembacaan salinan perkara tanah, Kapolsek Onanganjang Iotu Nover Gultom, justru membantah.Dikatakan, terkait pengamanan, pihaknya bekerja sesuai SOP (standar operasional prosedur).

“Kami disini sebatas pengamanan, bagaimana solusinya atau caranya tergantung panitera. Artinya, bentuk kesiapan 25 orang personil Polsek Onanganjang dan personil Polres Humbahas, saya pikir memadai,” jelas Nover.

Sementara itu, untuk permohonan peninjauan kembali (PK) Nomor: 1/Akta.PK/2018 jo Nomor: 1994 K/Pdt/2016 jo Nomor: 373 /PDT/2015/PT Medan jo Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN Tarutung. Para pemohon Waldemar Silaban dkk tertanggal 12 Februari 2018, ditolak.

“PK mereka ditolak, atas dasar tadi, tidak ada lagi upaya hukum lain.Tetapi karena kita masih satu keturunan, kita bermohon ke pengadilan, objek perkara tidak dilakukan eksekusi, hanya sebatas membacakan penetapan putusan pengadilan atau Mahkamah Agung,” kata Maredar Silaban.

Dalam petikan putusan tersebut juga pertimbangan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera MA menetapkan dan membatalkan permohonan PK atas tanah perkara tersebut.

Dia menyebut, meskipun ada upaya dari kelompok menghalangi pembacaan salinan ketetapan tidak mempengaruhi putusan MA. “Seharusnya jangan menghalangi petugas negara, mereka hanya menjalankan tugasnya. Meskipun salinan ketetapan tadi tidak dibacakan, tidak akan merubah keputusan hukum yang lebih tinggi. Kita hanya menginginkan ada damai, jangan sampai ditumpangi oleh marga lain, karena itu milik kita bersama,” tukasnya. (cas)

Ket Foto:

KELOMPOK masyarakat melakukan upaya blokade jalan menuju objek perkara. Waspada/Ist

  • Bagikan