Waspada
Waspada » PN P.Sidimpuan Tolak Gugatan Terhadap Walikota Dan Waspada
Sumut

PN P.Sidimpuan Tolak Gugatan Terhadap Walikota Dan Waspada

Romi Isakandar Rambe (3 kiri), Kuasa hukum Walikota P.Sidimpuan dan Nuh Reza Syahputra (3 kanan) kuasa hukum waspada.id dan PT. Waspada Medan foto bersama usai putusan sidang, Jumat (8/1).Waspada/Syarif Ali Usman

 

P.SIDIMPUAN (Waspada) : Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (PN. P.Sidimpuan) menolak gugatan terhadap Walikota P.Sidimpuan bersama Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo, media online waspada.id dan PT. Waspada Medan Indonesia, terkait konferensi pers tentang informasi covid-19  16 Juni 2020 lalu.

Majelis Hakim diketuai Hasnul Tambunan, dengan hakim anggota Prihatin Stio Raharjo dan Cakra Tona Parhusip, serta Panitera Pengganti Rabiul Awal Pohan dalam sidang yang berlangsung, Jumat (8/1) memutuskan dengan amar putusan niet ontvankelijke verklaard (N.O) atau gugatan tidak dapat diterima.

Sidang putusan perkara perdata N0: 19/Pdt.G/2020/PN.PSP yang sempat ditunda dua minggu lalu dihadiri kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum dari masing masing tergugat dimulai sekira pukul 10.Wib.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengatakan gugatan terhadap Walikota P.Sidimpuan sebagai tergugat satu tidak tepat karena statusnya dalam konferensi pers bukan sebagai Walikota, tapi sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19.

Kemudian dalam konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 di P.Sidimpuan pada tanggal 16 Juni 2020, Walikota P.Sidimpuan Irsan Efendi Nasution juga tidak hadir sehingga gugatan terhadap tergugat satu tidak dapat diterima atau ditolak.

Begitu juga gugatan terhadap Waspada.id dan PT. Waspada Medan Indonesia sebagai tergugat empat dan lima tidak dapat diterima karena sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers,terkait pemberitaan seharusnya penggugat terlebih dahulu menggunakan hak koreksi.

Sedangkan Tergugat II dan III, kapasitas mereka pada saat mengumumkan 3 orang terpapar COVID-19 kedudukannya sebagai Humas Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota P.Sidimpuan, bukan sebagai Kadis Kesehatan dan Kadis Kominfo.

Nuh Reza Syahputra, S.H sebagai kuasa hukum Waspada.id dan PT. Waspada Medan Indonesia usai sidang putusan menjelaskan gugatan terhadap kliennya premature sehingga majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata tersebut memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

“Penggugat seharusnya menggunakan hak jawab atau mengadukan kasusnya kepada Dewan Pers. Langkah hukum gugatan ke Pengadilan merupakan Ultimum Remendium, bila semua prosedur dalam Undang-Undang Pers telah ditempuh Penggugat”, tuturnya.

Kuasa Hukum tergugat satu, Romi Isakandar Rambe menegaskan perkara perdata N0: 19/Pdt.G/2020/PN.PSP yang disidangna PN P.Sidimpuan terkait pemberitaan COVID-19 merupakan ujian bagi penerapan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

”Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers teruji di P.Sidimpuan.Ini merupakan salah satu poin penting hasil putusan perkara yang telah kita dengar bahwa gugatan pengggugat N.O atau tidak dapat diterima”, tegas Romi.(a39/a31/a05).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2